Situs Informasi Teknologi

Dubai, CNN Indonesia —

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkap sejumlah warisan baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi krisis iklim. Berikut daftarnya.

Hal tersebut disampaikan Siti saat menyampaikan sambutan pembukaan Paviliun Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11).

“Presiden Jokowi telah menorehkan warisan iklim yang sangat besar bagi Indonesia, yang secara kolaboratif berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi krisis iklim,” kata Siti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Sekali lagi, warisan iklim ini telah ditunjukkan secara konsisten melalui keteladanan. Kami telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk dan dengan inklusif dan kolaboratif,” imbuh dia.

Siti menyoroti peran Indonesia pada COP26 yang digelar di Glasgow dua tahun lalu. Saat itu diskusi telah menghasilkan Rencana Operasional Penyerapan Karbon Netto Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) 2030 sebagai panduan aksi iklim praktis di Indonesia.

Sementara, pada COP 28 di Dubai, kami bermaksud untuk mendiskusikan beberapa bagian dan mengkonfirmasi tindakan kami terkait aksi iklim energi dan limbah lebih lanjut.

“Emisi dari sektor energi sebesar 716 juta ton CO2 eq; sektor industri proses dan penggunaan produk (IPPU) sebesar 59,15 juta ton CO2 eq; sektor limbah sebesar 133 juta ton CO2 eq; sektor pertanian sebesar 89,20 juta ton CO2 eq, dan sektor FOLU sebesar 222 juta ton CO2 eq. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 42,1 persen pada tahun 2022 dibandingkan dengan business as usual,” jelasnya.

Ia mengatakan target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26 merupakan komitmen dan implementasi iklim yang berlandaskan hukum dan telah ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021. Menurut dia komitmen ini lebih dari sekadar janji di atas kertas, namun secara konsisten ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan.

Siti menjelaskan sekitar 60 persen dari pengurangan emisi Indonesia berasal dari sektor FOLU, menggarisbawahi peran penting target iklim FOLU Net Sink 2030 dalam berkontribusi pada perjuangan global melawan krisis iklim.

“Setelah COP26, rencana operasional berbasis hukum untuk FOLU Net Sink 2030 diperkenalkan, memastikan bahwa hampir semua pendanaan iklim kami, yang berjumlah miliaran dolar hingga saat ini, berasal dari APBN kami untuk mencapai target iklim ini,” tutur dia.

Tidak hanya itu, Siti juga mengungkap keberhasilan Indonesia mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60 persen.

Ia juga mengklaim bahwa kebakaran hutan yang terjadi akibat panas karena fenomena El Nino tahun ini berkurang dan tidak menyebabkan kabut asap lintas batas ke negara-negara tetangga.

“Selama kejadian El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam hal iklim, dengan hanya 16 persen dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut. Selain itu, kebakaran ini tidak menyebabkan kabut asap lintas batas,” kata dia.

Selain itu, Siti mengatakan bahwa Indonesia kini hanya menjadi kontributor kecil dalam emisi kebakaran global dan hal ini menjadi capaian iklim yang paling signifikan.

Aksi iklim lain yang juga masuk catatan adalah upaya berkelanjutan Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam memerangi krisis iklim global melalui restorasi gambut berbasis masyarakat dan rehabilitasi hutan bakau, yang mencakup jutaan hektar.

“Kepemimpinan iklim Presiden Jokowi yang tidak terpisahkan dari warisannya, terlihat jelas dalam pembentukan sistem tata kelola karbon berbasis hukum, yang memprioritaskan pencapaian target Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC) Indonesia,” jelas Siti.

Menurut Siti Sistem Registrasi Nasional, yang mengoperasionalkan kerangka hukum ini, telah beroperasi dan berjalan, menghubungkan perdagangan karbon domestik dan internasional. Indonesia merangkul perdagangan karbon internasional melalui Sistem Registri Nasional, termasuk perjanjian saling pengakuan dengan para pemain global mengenai metodologi internasional dan penyesuaian yang sesuai, termasuk otorisasi dari otoritas pemerintah.

“Tata kelola karbon berbasis hukum kami dirancang, terutama, untuk memastikan integritas lingkungan, mencegah kebocoran dan pencucian hijau yang dapat membahayakan iklim dan pendapatan negara,” ujar Siti.

“Indonesia telah membentuk Rumah Karbon untuk menyediakan platform yang luas bagi semua pemangku kepentingan untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola karbon berbasis hukum. Sementara itu, Bursa Karbon Indonesia telah didirikan pada bulan September 2023 dan secara resmi beroperasi,” pungkasnya.

(stu/stu)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI) berbahasa Indonesia. Simak alasannya.

Salah satu alasan utama pengembangan AI berbahasa Indonesia ini karena selama ini sebagian besar penelitian kecerdasan buatan masih berfokus bahasa Inggris. Fenomena ini menyisakan kekosangan di pasar bahasa lain dan memusatkan keunggulan teknologi di antara negara-negara berbahasa Inggris.

AI generatif seperti ChatGPT yang dikembangkan OpenAI dan Bard dari Google, adalah contoh paling terekenal Large Language Model (LLM). Ini adalah model deep learning yang masif dan telah dilatih sebelumnya pada sejumlah besar data.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LLM merupakan bagian dari perkembangan teknologi AI dan menjadi inovasi terbaru dalam Natural Language Program (NLP).

Merujuk data Statista Januari 2023, konten web berbahasa Inggris menempati porsi 58,8 persen, sementara Bahasa Indonesia hanya memiliki porsi 0,6 persen. Fakta ini menggarisbawahi perlunya penelitian dan pengembangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan AI berbahasa Indonesia.

Ini yang kemudian mendorong BRIN, KORIKA (Kolaborasi Riset & Inovasi Kecerdasan Artifisial), dan dua portofolio GDP Venture (Glair.ai dan Datasaur.ai) bersama dengan AI Singapore (AISG) menginisiasi proyek kolaboratif yang bertujuan mengembangkan LLM Bahasa Indonesia yang terbuka sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara luas.

“Kami melihat potensi besar dari SEA-LION LLM untuk menggerakkan produk dan solusi yang memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia. Kami senang bekerja sama denan konsorsium mitra dari sektor publik dan swasta di Indonesia untuk mengembangkan SEA-LION untuk kasus penggunaan Indonesia dan memacu pengembangan ekosistem AI di Asia Tenggara, dimulai dari Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ini. Upaya ini mencerminkan komitmen kami untuk mempromosikan adopsi dan pengembangan AI di seluruh Asia Tenggara,” kata Leslie Teo, Senior Director of AI Products, AI Singapore, mengutip Detik, Kamis (30/11).

Lebih lanjut, AI di Indonesia telah diakselerasi sejak tahun 2020 melalui peluncuran Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (KA) oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (sekarang BRIN). Stranas KA menjadi panduan kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.

Pemanfaatan teknologi AI ini diyakini bakal meningkatkan produktivitas bisnis, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

“KORIKA berperan penting sebagai orkestrator dalam menerapkan Stranas KA untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Fokus Stranas KA mencakup empat area, dengan AI Makers Lab sebagai komponen krusial, membangun data dan infrastruktur AI,” kata Ketua Umum KORIKA Hammam Riza.

KORIKA sebagai kelompok ahli yang berdedikasi berkomitmen untuk mengumpulkan data LLM Bahasa Indonesia dan mendorong terobosan dalam pengembangan AI.

Esa Prakasa, Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN sependapat yang disampaikan Hammam bahwa adopsi LLM terbuka yang berfokus pada Bahasa Indonesia dapat memberi manfaat bagi BRIN dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi penelitian, meningkatkan aksesibilitas kepada publik, mendukung pengembangan teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia.

“Selain itu penerapan LLM, juga memberikan peluang dalam akuisisi pengetahuan baik yang bersifat saintifik maupun budaya lokal. Tidak hanya bermanfaat untuk publik, tapi dengan mengadopsi LLM Bahasa Indonesia juga dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas komunikasi ke masyarakat, meningkatkan penyediaan layanan publik, mendorong penelitian dan pengembangan, serta berpeluang memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam perjalanan transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh, responsif, serta inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali.

Pun upaya transformatif kesehatan telah diupayakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dimulai dari penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan, peningkatan pendidikan dokter spesialis dan percepatan masa produksi dokter, hingga transformasi digital industri kesehatan melalui cetak biru strategi transformasi digital kesehatan pada tahun 2021 silam. Secara kolaboratif bersama seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong industri kesehatan dengan merumuskan Platform Indonesia Health Services (IHS), regulatory sandbox, serta pengesahan UU no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang turut mencakup telemedisin.

Transformasi digital di sektor kesehatan kini telah jadi sebuah keniscayaan seiring semakin besarnya potensi industri kesehatan digital sebagai salah satu solusi atau dorongan kuat yang dapat membantu terwujudnya kemajuan Indonesia. Urgensi transformasi kesehatan digital ini semakin penting mengingat Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang yang membuat aspek kesehatan semakin krusial untuk memastikan manfaat dari bonus demografi dapat dioptimalkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebenarnya, transformasi digital di bidang kesehatan telah dimulai sejak kehadiran layanan telemedisin yang ditawarkan oleh sektor industri digital seperti Halodoc, bahkan sebelum pandemi COVID-19 pada 2020 silam. Saat masa pandemi COVID-19, layanan ini telah masif dimanfaatkan dan menjadi solusi efektif bagi masyarakat Indonesia agar tetap mendapatkan layanan kesehatan di tengah keterbatasan. Hal ini turut menunjukkan layanan telemedisin berperan dalam membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan pada masa itu.

Sebagai bukti nyata, beberapa pelaku layanan telemedisin seperti Halodoc, SehatQ, dan Vascular Indonesia berkolaborasi aktif bersama pemerintah untuk membantu program isolasi mandiri COVID-19 dengan memberikan telekonsultasi gratis bagi pasien. Terlebih lagi, Halodoc juga menjadi aplikasi telemedisin pertama dengan hasil tes COVID-19 yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi yang juga memfasilitasi pembuatan janji vaksinasi COVID-19 dan sentra vaksinasi COVID-19 bagi sekitar satu juta masyarakat di 590 lokasi di 15 kota dan wilayah di Indonesia.

Pasca pandemi COVID-19, kemudahan dan keamanan telemedisin dinilai terus memberikan kontribusi positif terhadap industri kesehatan. Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut para penyedia layanan telemedisin berperan dalam menyederhanakan akses layanan kesehatan di daerah-daerah, dengan menjadi solusi penapisan awal dan bukan untuk kondisi darurat.

“Kehadiran telemedisin akan membuat layanan kesehatan pertama yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. Bahkan harusnya juga bisa kerja sama dengan unit layanan kesehatan terkecil, Posyandu, untuk memantau tumbuh kembang anak-anak dan ibu hamil untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia,” ungkap Nailul kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Untuk itu, kata Nailul, target Indonesia Sehat pada 2045 memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak para penyedia layanan telemedisin. Pemerintah sendiri juga telah menaruh perhatian khusus terhadap telemedisin yang dapat dilihat dengan telah disahkannya UU no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada Agustus 2023 lalu yang didalamnya juga membahas mengenai telemedisin.

Nailul turut menegaskan, pemerintah perlu mendorong dan memberikan insentif penuh bagi masa depan industri telemedisin. Faktanya, industri kesehatan digital dinilai industri yang menjanjikan untuk jangka panjang. Selain telemedisin, teknologi big data, IoT (Internet of Things) dan AI (Artificial Intelligence) juga memiliki potensi besar dalam industri kesehatan di masa depan. Proyeksi tersebut disebabkan dengan besarnya populasi di Indonesia dan ketertinggalan layanan kesehatan Indonesia terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, transformasi digital memungkinkan pasien untuk mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah, cepat dan relatif terjangkau, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, teknologi digital memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang mengutamakan efisiensi waktu dan terpersonalisasi. Langkah ini juga dinilai membantu mengurangi waktu tunggu dan biaya masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan.

Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak merupakan kunci menuju Indonesia yang lebih sehat. Hal ini akan menjawab tantangan ekonomi global, inovasi, literasi digital, peningkatan literasi kesehatan hingga adanya regulasi yang mampu laksana demi pembangunan transformasi kesehatan berkelanjutan. 

[Gambas:Video CNBC]

(bul/bul)

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekelompok peneliti yakin Gunung Padang adalah struktur buatan manusia. Karena usianya mencapai 25.000 tahun, hasil riset ini menjadikan Gunung Padang sebagai piramida tertua di dunia.

Menurut laporan penelitian berjudul Geo-archaeological prospecting of Gunung Padang buried prehistoric pyramid in West Java, Indonesia di jurnal Archaeological Prospection, struktur di Cianjur tersebut tidak alami, tetapi “diukir secara teliti” di periode antara 25.000 hingga 14.000 tahun lalu.

Penulis artikel adalah Danny Hilman Natawidjaja, Andang Bachtiar, Bagus Endar B. Nurhandoko, Ali Akbar, Pon Purajatnika, Mudrik R. Daryono, Dadan D. Wardhana, Andri S. Subandriyo, Andi Krisyunianto, Tagyuddin, Budianto Ontowiryo, dan Yusuf Maulana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan hipotesis ini, Gunung Padang membuktikan bahwa “praktik konstruksi tingkat tinggi sudah ada penemuan cara bercocok tanam.”

Penulis laporan adalah sekelompok peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang menyelidiki situs Gunung Pada pada periode antara 2011 dan 2014. Mereka memaparkan bukti konkret yang mendukung hipotesis mereka bahwa Gunung Padang adalah buatan manusia.

“Penanggalan radiokarbon dari tanah organik mengungkap beberapa tahap konstruksi, yang dimulai dari ribuan tahun sebelum masehi, dengan data paling awal menandakan era Paleolithic,” tulis peneliti.

Teknik survei yang digunakan termasuk electrical resistivity tomography (ERT), ground-penetrating radar (GPR), dan seismic tomography (ST). Dengan data dari survei, peneliti bisa menggambarkan isi di dalam Gunung Padang serta kronologi pembangunannya.

Pengeboran inti di tujuh titik berbeda menunjukkan bahwa piramida dibangun dalam empat tahap berbeda dalam jangka waktu ribuan tahun.

Struktur Gunung Padang tingginya mencapai 20-30 meter, dimulai dengan pembangunan Unit 4. Unit ini terkubur jauh di dalam bukit. Menurut peneliti, struktur ini “kemungkinan berasal dari bukit lava alami” yang “diukir dengan teliti” menjadi bentuk saat ini di antara 25.000 hingga 14.000 tahun lalu.

Unit 3 terdiri dari pilar batu yang “diatur seperti batu bata di gedung” yang dibangun antara 7.900 hingga 6.100 SM. Pembangunan Unit 2 baru dimulai sekitar 1.000 tahun setelahnya, yaitu antara 6.000 hingga 5.500 SM. Tahap pembangunan terakhir, atau Unit 1, dilakukan antara 2.000 hingga 1.100 SM.

Tim peneliti juga menemukan bukti “rongga tersembunyi” di Gunung Padang yang disarankan untuk diteliti lebih jauh di survei selanjutnya. Selain itu, menurut tim peneliti, situs Gunung Padang berulang kali dikubur dengan tujuan “menyembunyikan struktur supaya lestari.”

Penelitian soal Gunung Padang ini membuat heboh dunia arkeologi. Alasannya, saat ini komunitas arkeologi percaya bahwa teknik konstruksi baru dikembangkan bersama teknik pertanian sekitar 11.000 tahun lalu.

[Gambas:Video CNBC]

(dem/dem)

Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah bersitegang selama berbulan-bulan, Google akhirnya mau mematuhi aturan ‘Online News Act’ yang berlaku di Kanada. Artinya, Google akan membuka blokir untuk konten berita di Kanada.

Raksasa mesin pencari sepakat membayar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,5 miliar per tahun ke perusahaan media di Kanada, dikutip dari CBC, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sumber dalam memberi tahu Radio-Canada dan CBC News bahwa Google dan pemerintah Kanada telah menemui titik temu dan menyetujui kesepakatan soal pembayaran berita pada awal pekan ini.

“Banyak pihak yang ragu upaya kami akan berhasil. Namun, saya percaya kami akan menemukan jalan tengah dengan Google,” kata perwakilan pemerintah kepada wartawan di luar House of Commons.

Sebelumnya, pemerintah Kanada meminta Google membayar US$ 172 juta, berdasarkan porsi pendapatan yang diraup raksasa Mountain View tersebut dari konten berita.

Namun, Google mengestimasikan nominal kompensasi untuk organisasi berita ‘hanya’ US$ 100 juta.

President of Global Affair Google, Kent Walker, berterima kasih kepada Menteri Kebudayaan Kanada, Pascale St-Onge, yang memediasi diskusi antara Google dengan pemerintah setempat.

“Kami berterima kasih karena pemerintah Kanada berkomitmen untuk mewadahi masukan kami atas Bill C-18,” kata dia dalam pernyataan resminya.

Google meminta agar mekanisme negosiasi dengan organisasi media dibuat lebih simpel. Alhasil, diskusi bisa digelar Google dengan salah satu grup media yang mewakili semuanya.

Google tak perlu melakukan negosiasi satu per satu untuk pola kompensasi yang berbeda-beda.

Aturan Bill C-18 akan ditambahkan ke framework legislatif C-18 dan mulai berlaku pada Desember 2023 mendatang.

Sebelumnya, Google telah menguji coba memblokir konten berita di Kanada, usai negosiasi dengan pemerintah setempat mandeg. Namun, setelah dilakukan diskusi ulang bersama beberapa tokoh industri, akhirnya semua pihak menemui jalan tengah.

Aturan Bill C-18 mirip dengan inisiatif Presiden RI Jokowi melalui Publisher Rights. Aturan ini tengah digodok di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Esensinya sama, yakni menutut para penyedia platform yang mendistribusikan konten berita dari perusahaan media untuk memberikan kompensasi ke produsen media. Kompensasi itu mengambil porsi tertentu dari pendapatan Google-Meta dkk atas konten berita yang mereka sebarkan di platformnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Jokowi Titip Publisher Rights ke Budi Arie Setiadi, Apa Itu?

(fab/fab)

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia tengah membangun Pusat Data Transaksi hingga lima tahun mendatang, untuk merekam data-data transaksi yang telah memanfaatkan sistem pembayaran digital yang telah disediakan BI selama ini, mulai dari QRIS, BI Fast, hingga Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, data transaksi itu akan BI seragamkan bahasanya, sesuai dengan bahasa data internasional sesuai dengan ISO 20022. Dengan begitu, data transaksi itu bisa diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dibagikan kepada pihak-pihak lain.

“BI sedang buat pusat data pembayaran, dengan standar bahasa-bahasa yang internasional ISO 20022, sehingga data anda-anda bisa kita AI (artificial intelligence] kan, bisa kemudian kita gunakan untuk inovasi dalam pembayaran, pakai biometrik segala macam,” kata Perry dalam acara Birama 2023 di kantornya, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembagian data itu akan bermanfaat bagi industri untuk mengetahui pola transaksi masyarakat termasuk untuk kepentingan kredit. Karena itu, Perry mengatakan, akan bisa digunakan oleh industri untuk menjadi basis dalam menjalankan bisnis, termasuk menjadi basis data bagi masyarakat yang ingin membangun perusahaan rintisan atau startup.

“Itu yang lima tahun ke depan bangun pusat data dari data QRIS, data BI Fast, data SNAP. Dengan data bahasa yang sama, internasional, kita akan bangun pusat datanya, kemudian kita kerja sama dengan industri, industri bisa menggunakan menjadi startup,” ucap Perry.

“Jadi para mahasiswa-mahasiswa, dirikan startup dengan menggunakan AI ini,” tegasnya.

Kendati begitu, Perry menekankan, pembagian data transaksi dari Pusat Data Transaksi itu tidak akan dilakukan secara serampangan, sebab akan tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

BI pun akan mengklasifikasikan data yang ada di pusat data itu menjadi tiga bentuk, pertama ialah data publik yang sifatnya terkait dengan prinsip know your customer. Misalnya, penggunaan data untuk anti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga perlindungan konsumen.

Kedua ialah klasifikasi data yang bahasanya khusus disepakati industri. Data inilah yang akan berbasiskan data transaksi QRIS, BI Fast, dan Snap. Penggunaannya semata untuk fokus pada pola perilaku konsumen sesuai dengan kesepakatan dalam consumer consent.

“Data itu yang kemudian itu adalah basisnya consumer consent, jadi kita harus berikan consent agar data itu bisa dishare, kalau enggak chaos,” ucap ketiga.

Data ketiga, atau yang terakhir dalam pengklasifikasian itu ialah data pribadi. Data pribadi ini yang tidak akan dibagikan atau di share karena merupakan data yang telah dilindungi undang-undang untuk dijaga kerahasiaannya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

BI Ternyata Tidak Terima Apapun dari Tarif QRIS, Ini Faktanya

(dem/dem)

Jakarta, CNBC Indonesia – Barisan startup terkenal ini ternyata sudah ditinggal oleh para pendirinya. Sepeninggal mereka, perusahaan rintisan ada yang ‘goyang’ atau justru kian berkembang.

Seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan teknologi raksasa global, Uber. Travis Kalanick selaku pendiri Uber memilih untuk meninggalkan perusahaan itu pada 31 Desember 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah cabut, Kalanick memilih fokus pada bisnis barunya serta kegiatan filantropis.

Orang terkaya dunia Jeff Bezos juga sudah tidak aktif di e-commerce Amazon, begitu juga dua pendiri Google yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Namun, beberapa bulan terakhir Brin dan Page dikabarkan turun gunung untuk membantu Google melawan ChatGPT.

Beberapa pendiri diketahui duduk sebagai dewan komisaris perusahaannya. Namun, ada juga yang tak terlibat lagi di internal perusahaan dan akhirnya mengerjakan proyek lainnya.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Berikut beberapa di antaranya pendiri atau founder startup yang memilih untuk cabut dari perusahaan, dirangkum CNBC Indonesia, Rabu (29/11/2023):

1. Bukalapak

Achmad Zaky hengkang dari perusahaan yang dia dirikan pada Desember 2019. Mantan Chief Executive Officer Bukalapak tersebut telah mendiskusikan keputusannya kepada para pemegang saham perusahaan dan dua pendiri lainnya, Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono.

Berselang dua tahun, Nugroho dan Fajrin juga meninggalkan Bukalapak pada Maret serta Juni 2020. Fajrin diketahui menjadi Direktur Digital Business di Telkom.

Sementara itu Zaky dan Nugroho, lewat Init-6, aktif mencari pendiri perusahaan baru untuk mereka beri modal. Dengan begitu saat ini tidak ada satupun pendiri Bukalapak yang bertahan di startup unicorn tersebut.

Bukalapak kini telah menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sejak Zaky, Bukalapak juga telah melalui dua CEO yaitu Rachmat Kaimuddin dan Willix Halim.

2. Tokopedia

Pendiri Tokopedia William Tanuwijaya kini telah melepaskan jabatannya sebagai CEO Tokopedia. Dalam pengumuman resmi manajemen GoTo, Rabu (8/2/2023), William mengatakan akan fokus menjalankan fungsinya di Dewan Komisaris GoTo, sebagai Co-chairman bersama dengan Garibaldi Thohir.

“Saya bersyukur telah menjalani 15 tahun terakhir mendirikan dan membangun Tokopedia. Kini, saya akan mendedikasikan waktu saya untuk membangun dan mencapai visi misi Grup GoTo, bekerja secara erat dengan manajemen untuk membangun salah satu perusahaan paling ikonik dan bermakna di panggung dunia,” kata William dalam keterangan resmi GoTo beberapa waktu yang lalu.

Posisi William akan digantikan oleh Melissa Siska Juminto, yang sudah mendampingi William di GoTo selama bertahun-tahun di berbagai posisi. Adapun pendiri Tokopedia yang lain, Leonitus Alpha Edison masih menempati posisi direktur dan komisaris di Tokopedia.

3. Gojek

Nadiem Makarim meninggalkan Gojek, perusahaan yang dia dirikan, dan menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.

“Saya akan ucapkan beberapa patah kata untuk para driver dan keluarga saya di Gojek. Saya juga sangat sedih meninggalkan keluarga saya, mereka para driver itu. Dengan berat hati saya meninggalkan Gojek, mereka kayak anak saya, keluarga saya,” kata Nadiem kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pendiri Gojek lainnya, Kevin Aluwi diketahui juga sudah tidak ada lagi di Gojek. Dia berfokus untuk membangun bisnis di bidang web3, climate tech dan gaming.

Meski begitu, dia masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris induk usaha Gojek, Goto serta Electrum yang merupakan perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama.

4. Tanihub

Dari laman resmi LinkedIn, pendiri TaniHub Pamitra Wineka sudah meninggalkan perusahaan tersebut sejak Juni 2022. Sebelum meninggalkan startup itu, dia menjabat sebagai CEO selama 1 tahun 2 bulan atau sejak Mei 2021.

Selain CEO, dia juga menuliskan sebagai Presiden dan Co-Founder TaniHub di laman LinkedIn. Jabatan tersebut diembannya sejak September 2016 hingga April 2021.

Selain Pamitra, pendiri lainnya Ivan Arie Sustiawan lebih dulu meninggalkan jabatannya sebagai CEO TaniHub dan TaniFund tahun lalu. Posisinya kala itu sebagai CEO digantikan oleh Pamitra.

5. Tokocrypto

Pendiri Tokocrypto Pang Xue Kai juga telah meninggalkan manajemen Tokocrypto ke posisi ‘pengawas’ di Dewan Komisaris perusahaan. Kai melepaskan posisi CEO setelah Binance menjadi pemegang saham mayoritas di Tokocrypto. Bahkan, raksasa kripto tersebut berencana menjadi pemilik tunggal Tokocrypto secara bertahap.

Kai, yang mendirikan Tokocrypto pada 2018 bersama Teguh Kurniawan Harmanda, digantikan oleh Yudhono Rawis sebagai CEO. Insinyur mesin asal Singapura tersebut kini sibuk dengan perusahaan Web3 lain yaitu Untukmu AI.

Nama Teguh baru-baru ini muncul sebagai salah satu calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Teguh adalah penasihat di startup D3 Labs serta ketua di Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Daftar Startup Tutup & PHK di RI, Properti hingga Pinjol

(fab/fab)

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) akan mengakselerasi sistem pembayaran digital pada 2024 mendatang. Salah satunya melalui pengembangan ‘Rupiah Digital’ sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan BI (PTBI), Rabu (29/11) kemarin. Penerbitan road map Rupiah Digital tahap pertama akan dilakukan tahun depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BI akan membuat prototipe untuk menguji gagasan atau konsep dalam pengembangan perangkat lunak sebagai tulang punggung Rupiah Digital. Tahap ini disebut juga “proof of concept”.

Di dalamnya, BI akan menunjuk ‘Khazanah Digital Rupiah’, yakni platform yang bisa diakses oleh bank dan non-bank terpilih atau disebut ‘wholesaler’ dan ‘retailer’.

Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) memiliki cakupan akses terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang.

Sementara itu, Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital) memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Lantas, apa bedanya Rupiah digital dengan dompet digital dan kripto?

Saat ini, ada banyak instrumen pembayaran digital yang tersedia di Indonesia. Misalnya pembayaran elektronik melalui dompet digital (e-Wallet) semacam GoPay, Ovo, Dana, dll.

Selain itu, ada juga instrumen uang digital yang marak digunakan untuk berinvestasi, seperti mata uang kripto.

Perbedaan mendasarnya bisa dilihat dari otoritas yang menerbitkan uang, format, jaminan keamanan, transparansi identitas nasabah, struktur pencatatan transaksi, dan risikonya.

Rupiah Digital merupakan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikembangkan oleh BI. Konsep CBDC sendiri mulai diadopsi oleh bank sentral di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan yang dirilis firma Deloitte, CBDC merupakan respons dari lembaga moneter dunia atas perkembangan teknologi di sektor keuangan. Salah satunya, minat masyarakat yang tinggi terhadap mata uang kripto dan instrumen pembayaran digital lain.

CBDC dinilai sebagai inovasi di sektor keuangan digital, sehingga perputaran uang di masyarakat bisa lebih efektif dan efisien, tetapi terjaga keamanannya karena dilindungi oleh otoritas keuangan yang sah di tiap negara.

Platform dompet digital yang selama ini populer digunakan oleh masayarakat Indonesia seperti GoPay, Ovo, Dana, dkk, sejatinya merupakan uang kertas dan logam fisik yang disalurkan melalui platform digital.

Dompet digital berbeda dengan mata uang, karena porsinya hanya sebagai tempat penyimpanan. Sama halnya dengan penyimpanan di mobile banking yang disediakan tiap bank.

Bedanya, dompet digital yang lebih ‘kekinian’ bisa dipakai untuk melakukan banyak instrumen transaksi melalui satu pintu. Mulai dari memesan makanan, layanan transportasi, hingga berinvestasi di dalam satu aplikasi.

Sementara itu, Rupiah Digital merupakan uang yang benar-benar diterbitkan secara virtual dan disimpan melalui platform digital. Rupiah digital tidak bisa ditarik dalam bentuk fisik.

Struktur pencatatannya juga berbeda. Uang fisik, sekalipun yang disimpan dalam dompet digital, menggunakan metode pencatatan dengan sistem manual yang tersentralisasi.

Artinya, rekam jejak transaksi uang hanya bisa diketahui oleh otoritas yang mengeluarkan uang dan pihak yang melakukan transaksi.

Sementara itu, Rupiah digital menggunakan struktur tersentralisasi dan terdesentralisasi. Pencatatannya real-time dan lebih transparan, sehingga rekam jejak perpindahan uang bisa tercatat oleh sistem secara otomatis.

Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan teknologi blockchain pada Rupiah Digital, sama seperti yang digunakan pada mata uang kripto. Bedanya, Rupiah Digital diterbitkan oleh otoritas keuangan yang sah, sehingga dilindungi hukum dan lebih aman.

Sementara itu, mata uang kripto yang beredar selama ini dikembangkan secara privat. Struktur pencatatannya benar-benar terdesentralisasi sepenuhnya, tetapi tidak transparan dari segi identitas nasabah.

Alhasil, meski pencatatan transaksi uang tercatat secara real-time, namun nilai uang cenderung volatile karena identitas nasabah bisa dibuat anonim.

Pengembangan secara privat tanpa campur tangan otoritas yang sah juga memungkinkan penerbitan kripto lebih dikontrol oleh algoritma.

Roadmap Rupiah Digital

Dalam paparannya, BI mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan volume dan frekuensi transaksi pembayaran digital.

Selain itu, infrastruktur pembayaran dan pasar uang yang stabil, moden, aman, dan andal sesuai standar internasional juga bisa diimplementasikan.

Saat ini, BI tengah merumuskan proof of concept untuk penerbitan Rupiah Digital, setelah rancangan konsepnya dipublikasikan dan mendapat masukan dari industri dan masyarakat.

Model bisnis ‘wholesaler’ Rupiah Digital akan ditempuh, sehingga BI sebagai bank sentral akan lebih fokus pada penerbitan dan pengedaran mata uang virtual tersebut melalui Khazanah Digital Rupiah yang akan dibangun.

Lalu, pemanfaatan untuk transaksi ritel oleh masyarakat akan diserahkan kepada bank dan nonbank yang dipilih nantinya. Saat ini, BI juga melakukan kajian untuk pemilihan platform kompatibel.

Secara sederhana, pada tahap pertama, Proyek Garuda Rupiah Digital akan dimulai dengan ‘wholesale-CBDC’ untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar-bank.

Tahap kedua, wholesale-CBDC akan diperluas untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan.

Lalu, pada tahap ketiga, wholesale-CBDC akan berinteraksi dengan ritel-CBDC secara end-to-end atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kebutuhan transaksi sehari-hari.

[Gambas:Video CNBC]

(fab/fab)

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkap peran penting Paviliun Indonesia untuk negosiasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Siti mengatakan Dalam Paviliun Indonesia memiliki peran penting dalam satu dekade terakhir dalam penyelenggaraan COP. Di sisi lain, ia pun mengungkap sejumlah aksi iklim yang berhasil dicapai Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Joko Widodo.

Beberapa capaian itu di antaranya berhasil mengurangi emisi hingga deforestasi dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Capaian iklim utama yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan iklim Presiden Jokowi didasarkan pada kepemimpinan dengan memberikan contoh, bukan hanya klaim, janji, atau komitmen di atas kertas,” kata Siti saat membuka Paviliun Indonesia COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11) waktu setempat.

“Untuk itu, Presiden Jokowi secara konsisten menekankan pentingnya merealisasikan janji 100 miliar dolar AS yang telah dibuat oleh negara-negara maju, yang masih belum terealisasi hingga COP28. Pemenuhan janji ini sangat penting, terutama untuk transisi energi dan aksi iklim utama lainnya,” imbuhnya.

Siti mengatakan COP28 kali ini merupakan yang terakhir baginya dan Presiden Jokowi sebelum lengser usai Pemilu 2024. Menurut dia selama satu dekade terakhir, Jokowi telah menorehkan warisan iklim yang sangat besar bagi Indonesia.

“Yang secara kolaboratif berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Sekali lagi, warisan iklim ini telah ditunjukkan secara konsisten melalui keteladanan. Kami telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk dan dengan inklusif dan kolaboratif,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Siti menegaskan pentingnya aksi iklim di sektor energi dan memprioritaskannya dalam agenda COP28 dan untuk didiskusikan di Paviliun Indonesia. Indonesia pada masa Presidensi G20 November 2022, bersama dengan International Partner Group (IPG) telah menginisiasi kesepakatan internasional (tidak mengikat) tentang Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan.

IPG dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, dengan anggota Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Italia, Norwegia dan Inggris. Implementasi JETP memproyeksikan sekitar 20 Miliar USD dari kemitraan publik swasta dengan pembiayaan campuran investasi terutama untuk mempercepat dekarbonisasi sektor listrik dengan cara:

(a) mencapai puncak emisi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030;
(b) mempercepat untuk mencapai emisi maksimum 290 Mton CO2 pada tahun 2030 yang berarti ambisi yang lebih besar;
(c) mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050 dan;
(d) mempercepat energi terbarukan setidaknya 34 persem dari total sumber daya energi pada tahun 2030.

“Mobilisasi keuangan saat ini sedang berlangsung selama tiga hingga lima tahun dengan memperkenalkan Indonesia Country Platform sebagai mekanisme keuangan untuk pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU dan untuk investasi baru pada energi terbarukan,” papar dia.

“Diskusi tentang energi akan menjadi penting dan menarik setelahnya, begitu juga dengan sampah dan ekonomi sirkular, yang semuanya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, CSO, dan akar rumput,” ujarnya menambahkan.

(stu/stu)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 mulai digelar hari ini, Kamis (30/11) di Dubai, Uni Emirat Arab. Salah satu isu utama dalam gelaran KTT iklim ini adalah desakan untuk segera menyetop penggunaan bahan bakar fosil.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan tuan rumah Uni Emirat Arab mengatakan konferensi ini bakal menjadi yang terpenting sejak perjanjian Paris 2015, ketika negara-negara sepakat membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius sejak era pra-industri, dan lebih baik lagi pada batas yang lebih aman, yakni 1,5 derajat Celsius.

Menjelang pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan konferensi ini harus bertujuan untuk “penghentian total” bahan bakar fosil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Jelas, saya sangat mendukung rumusan yang mencakup penghentian penggunaan bahan bakar fosil, bahkan dengan kerangka waktu yang masuk akal,” kata Guterres, mengutip AFP, Rabu (29/11).

Fokus utamanya adalah inventarisasi kemajuan dunia yang masih kurang dalam mengatasi pemanasan global, yang membutuhkan tanggapan resmi dalam konferensi ini.

“Saat ini, kita mengambil langkah-langkah kecil di mana kita seharusnya mengambil lompatan besar dan langkah besar untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya,” kata kepala iklim PBB, Simon Stiell.

Dalam konferensi ini, negara-negara diharapkan secara resmi menyepakati peluncuran dana “loss and damage”untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara yang rentan terhadap krisis iklim. Namun, ini masih harus dilengkapi, karena negara-negara kaya didesak memberikan kontribusi agar dana tersebut dapat mulai mengalir.

UEA menganggap mereka dapat menjadi jembatan antara negara-negara maju yang paling bertanggung jawab atas emisi historis dan negara-negara lain di dunia, yang tidak terlalu banyak berkontribusi terhadap pemanasan global namun menderita akibat terburuknya.

Namun keputusan untuk menjadi tuan rumah telah mengundang badai kritik, terutama setelah penunjukan Sultan Al Jaber -seorang pimpinan perusahaan minyak raksasa UEA, ADNOC- sebagai presiden COP.

Kekhawatiran soal konflik kepentingan kembali muncul menjelang COP28 ketika Jaber dituduh menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk mengupayakan kesepakatan bahan bakar fosil dalam pertemuan-pertemuan dengan berbagai pemerintah. Meski begitu, Jaber telah membantah tuduhan yang tersebut.

Guterres mengatakan bahwa Jaber berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengatakan kepada industri minyak bahwa “solusi masalah iklim membutuhkan penghapusan bahan bakar fosil” daripada “jika dia adalah anggota LSM dengan catatan pro-iklim yang sangat solid.”

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]