Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkap peran penting Paviliun Indonesia untuk negosiasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.
Siti mengatakan Dalam Paviliun Indonesia memiliki peran penting dalam satu dekade terakhir dalam penyelenggaraan COP. Di sisi lain, ia pun mengungkap sejumlah aksi iklim yang berhasil dicapai Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Joko Widodo.
Beberapa capaian itu di antaranya berhasil mengurangi emisi hingga deforestasi dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Capaian iklim utama yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan iklim Presiden Jokowi didasarkan pada kepemimpinan dengan memberikan contoh, bukan hanya klaim, janji, atau komitmen di atas kertas,” kata Siti saat membuka Paviliun Indonesia COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11) waktu setempat.
“Untuk itu, Presiden Jokowi secara konsisten menekankan pentingnya merealisasikan janji 100 miliar dolar AS yang telah dibuat oleh negara-negara maju, yang masih belum terealisasi hingga COP28. Pemenuhan janji ini sangat penting, terutama untuk transisi energi dan aksi iklim utama lainnya,” imbuhnya.
Siti mengatakan COP28 kali ini merupakan yang terakhir baginya dan Presiden Jokowi sebelum lengser usai Pemilu 2024. Menurut dia selama satu dekade terakhir, Jokowi telah menorehkan warisan iklim yang sangat besar bagi Indonesia.
“Yang secara kolaboratif berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Sekali lagi, warisan iklim ini telah ditunjukkan secara konsisten melalui keteladanan. Kami telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk dan dengan inklusif dan kolaboratif,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Siti menegaskan pentingnya aksi iklim di sektor energi dan memprioritaskannya dalam agenda COP28 dan untuk didiskusikan di Paviliun Indonesia. Indonesia pada masa Presidensi G20 November 2022, bersama dengan International Partner Group (IPG) telah menginisiasi kesepakatan internasional (tidak mengikat) tentang Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan.
IPG dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, dengan anggota Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Italia, Norwegia dan Inggris. Implementasi JETP memproyeksikan sekitar 20 Miliar USD dari kemitraan publik swasta dengan pembiayaan campuran investasi terutama untuk mempercepat dekarbonisasi sektor listrik dengan cara:
(a) mencapai puncak emisi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030;
(b) mempercepat untuk mencapai emisi maksimum 290 Mton CO2 pada tahun 2030 yang berarti ambisi yang lebih besar;
(c) mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050 dan;
(d) mempercepat energi terbarukan setidaknya 34 persem dari total sumber daya energi pada tahun 2030.
“Mobilisasi keuangan saat ini sedang berlangsung selama tiga hingga lima tahun dengan memperkenalkan Indonesia Country Platform sebagai mekanisme keuangan untuk pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU dan untuk investasi baru pada energi terbarukan,” papar dia.
“Diskusi tentang energi akan menjadi penting dan menarik setelahnya, begitu juga dengan sampah dan ekonomi sirkular, yang semuanya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, CSO, dan akar rumput,” ujarnya menambahkan.
(stu/stu)
[Gambas:Video CNN]