Author: admin

Jakarta, CNN Indonesia —

WhatsApp alias WA merupakan aplikasi pesan atau chat yang dilengkapi fitur penunjang untuk menjaga privasi pengguna. Salah satunya adalah fitur agar WA tidak ada tulisan online.

Fitur ini sudah lama dapat digunakan oleh pengguna Android maupun iOS. Cara kerjanya yakni dengan menyembunyikan status online yang muncul di ruang obrolan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun meski statusnya tidak terlihat online oleh pengguna lain, pengguna sebenarnya tetap aktif atau online dan dapat mengirim pesan kepada siapa saja.

Pengguna juga bisa memilih siapa saja daftar kontak yang mendapat izin untuk melihat akunnya ketika sedang online.

WA sendiri sebelumnya hanya menambahkan opsi ‘Kontak Saya Kecuali’ atau ‘My Contact Except’ pada kolom Last Seen seperti dikutip dari Engadget.

Opsi tersebut memberikan kontrol kepada pengguna agar dapat memilih daftar pengguna WA lain yang bisa melihat status online mereka.

Namun kini, menu Last Seen berganti menjadi Last Seen dan Online sehingga kontrol pengguna terhadap status online lebih lengkap.

Cara agar WA tidak ada tulisan online

Berikut cara agar WA tidak ada tulisan online tapi tetap aktif.

1. Buka aplikasi WhatsApp di hp, Android atau iOS.
2. Klik lainnya ikon titik tiga di bagian kanan atas.
3. Pilih Settings (Setelan).
4. Klik Account (Akun).
5. Pilih Privacy (Privasi).
6. Pilih menu Last Seen (Terakhir Dilihat) and Online.
7. Langkah akhir, pilih Nobody di bagian Last Seen dan Same as Last Seen di bagian online.

Pastikan aplikasi WhatsApp telah diperbarui sebab menu Last Seen and Online bisa saja tidak muncul apabila aplikasi belum diperbarui.

Cara membalas chat WA tanpa terlihat typing

Selain menyembunyikan status online, pengguna WA juga dapat mencoba fitur cara membalas chat WA tanpa terlihat mengetik atau typing.

Cara ini berguna bagi Anda yang merasa tidak nyaman apabila terlihat mengetik oleh pengguna WA lain tetapi tidak jadi mengirimkannya. Berikut langkahnya.

1. Jika sedang berada di aplikasi WA, sebaiknya keluar terlebih dahulu.
2. Lalu bersihkan history di hp.
3. Saat ada pesan baru, jangan klik notifikasi tersebut sebab nantinya akan masuk ke dalam ruang obrolan.
4. Jika ingin membalas tanpa terlihat mengetik, balas pesan melalui notifikasi. caranya scroll layar notifikasi lalu pilih chat yang ingin dibalas.
5. Ketuk tanda panah kecil di bagian kanan dan klik reply.
6. Setelah mengetik, cukup tekan tombol kirim. Dengan cara ini, penerima tidak akan melihat Anda tengah mengetik.

Cara lainnya adalah dengan membalasnya secara offline. Ketika hp tidak tersambung ke internet atau aktifkan mode airplane, ketik dan kirim pesan pada pengguna WA lain.

Pesan akan langsung terkirim secara otomatis saat koneksi internet aktif tanpa terlihat typing.

Demikian cara agar wa tidak ada tulisan online. Selamat mencoba, ya

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Israel turut menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membombardir wilayah Jalur Gaza, Palestina. Bagaimana cara kerjanya?

Sejumlah laporan menyatakan bahwa tentara Israel (IDF) sudah menggunakan Ai untuk memilih target dalam agresi mereka ke Jalur Gaza.

IDF terkenal kerap memanfaatkan teknologi canggih saat menyerang Jalur Gaza. Teknologi AI pertama kali dimanfaatkan IDF dalam perang 11 hari pada Mei 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, pertempuran melawan Hamas membuka kesempatan bagi Israel untuk memakai AI dengan skala yang lebih luas, yakni menggunakan ‘The Gospel’, sebuah sistem AI yang bertugas menyasar target dan mempercepat serangan mematikan.

Gambaran yang perlahan muncul tentang bagaimana militer Israel memanfaatkan AI muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai risiko yang ditimbulkan terhadap warga sipil ketika militer di seluruh dunia memperluas penggunaan sistem otomatis yang rumit dan tidak jelas di medan perang, melansir The Guardian.

“Negara-negara lain akan mengawasi dan belajar,” kata seorang mantan pejabat keamanan Gedung Putih yang akrab dengan penggunaan sistem otonom oleh militer AS.

Perang Israel-Hamas, kata mereka, akan menjadi “momen penting jika IDF menggunakan AI secara signifikan untuk membuat pilihan penargetan dengan konsekuensi hidup dan mati.”

Pada awal November, IDF mengatakan “lebih dari 12.000” target di Gaza telah diidentifikasi oleh divisi khusus penargetan. Divisi itu menggunakan teknologi AI yang canggih.

“Kami bekerja tanpa kompromi dalam menentukan siapa dan apa musuhnya. Para agen Hamas juga tidak kebal – di mana pun mereka bersembunyi,” kata pejabat IDF.

Divisi penargetan IDF dibentuk sejak 2019 tapi cara kerja dan aktivitasnya dirahasikan.

Dalam pernyataan singkat di situs IDF tentang The Gospel atau dalam bahasa Ibrani disebut Habsora, sistem itu berperan “memproduksi target secepat mungkin” saat berperang melawan Hamas.

Beberapa sumber mengatakan The Gospel secara otomatis merekomendasikan target untuk diserang, termasuk rumah dan individu yang dicurigai terlibat dengan operasi Hamas.

Dalam beberapa tahun terakhir, divisi penargetan IDF dengan bantuan The Gospel telah mengidentifikasi 30 ribu sampai 40 ribu target. Sistem tersebut, kata mereka, telah memainkan peran penting dalam menyusun daftar individu yang diizinkan untuk dibunuh.

Aviv Kochavi, yang menjabat sebagai kepala IDF hingga Januari, mengatakan divisi target “didukung oleh kemampuan AI” dan mencakup ratusan perwira dan tentara.

Dalam sebuah wawancara sebelum perang, dia mengatakan bahwa itu adalah “mesin yang menghasilkan data dalam jumlah besar dengan lebih efektif daripada manusia mana pun, dan menerjemahkannya menjadi sasaran serangan.”

Menurut Kochavi, “setelah mesin ini diaktifkan” dalam perang 11 hari Israel dengan Hamas pada Mei 2021, AI ini menghasilkan 100 target setiap hari.

“Sebagai gambaran, di masa lalu kami akan menghasilkan 50 target di Gaza per tahun. Sekarang, mesin ini menghasilkan 100 target dalam satu hari, dan 50 persen di antaranya diserang,” katanya.

Divisi penargetan dibentuk untuk mengatasi masalah kronis IDF, dalam operasi sebelumnya di Gaza, angkatan udara berulang kali kehabisan sasaran untuk diserang.

Sejak pejabat senior Hamas menghilang ke dalam terowongan pada awal serangan baru, kata sumber, sistem seperti Gospel memungkinkan IDF untuk menemukan dan menyerang kelompok operasi junior yang jauh lebih besar.

Ongkos Rudal Iron Dome Israel vs Roket Hamas (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)

Bank target AI di halaman berikutnya…

Jakarta, CNN Indonesia —

Isi kesepakatan Perjanjian Paris kembali digaungkan di tengah-tengah pelaksanaan konferensi iklim COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Salah satu poin kesepakatan Perjanjian Paris adalah seluruh dunia harus membatasi kenaikan suhu rata-rata global di angka 1,5 derajat Celsius pada 2030.

Namun, kenaikan suhu tersebut diprediksi akan datang lebih cepat, karena hingga akhir Oktober menunjukkan bahwa suhu tahun ini sudah naik sekitar 1,4 derajat Celsius di atas garis dasar pra-industri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, apa sebetulnya Perjanjian Paris?

Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh 196 negara pada COP21 yang digelar di Paris, Perancis, pada 12 Desember 2015.

Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, mengutip laman United Nations Climate Change.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaga “peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri” dan mengupayakan “untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri.”

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini.

Hal ini karena Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menunjukkan bahwa melampaui ambang batas 1,5°C berisiko menimbulkan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan yang lebih sering dan parah, gelombang panas, dan curah hujan.

Untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan menurun sebesar 43 persen pada tahun 2030.

Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena, untuk pertama kalinya, perjanjian yang mengikat menyatukan semua negara untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampaknya.

Bagaimana cara kerja Perjanjian Paris?

Implementasi Perjanjian Paris memerlukan transformasi ekonomi dan sosial berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang ada.

Perjanjian Paris bekerja berdasarkan siklus lima tahun aksi iklim yang semakin ambisius, atau semakin meningkat, yang dilakukan oleh berbagai negara.

Sejak tahun 2020, negara-negara telah mengajukan rencana aksi iklim nasional mereka, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Setiap NDC berturut-turut dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat ambisi yang semakin tinggi dibandingkan versi sebelumnya.

Menyadari bahwa tindakan yang dipercepat diperlukan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat C, keputusan yang mencakup COP27 meminta Para Pihak untuk meninjau kembali dan memperkuat target tahun 2030 dalam NDC mereka.

Tujuannya, agar selaras dengan sasaran suhu Perjanjian Paris pada akhir tahun 2023, dengan mempertimbangkan target suhu nasional yang berbeda.

Dalam NDC, negara-negara mengomunikasikan tindakan yang akan mereka ambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca guna mencapai tujuan Perjanjian Paris.

Negara-negara juga menyampaikan tindakan NDC yang akan mereka ambil untuk membangun ketahanan dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tidak hanya itu, Perjanjian Paris menegaskan kembali bahwa negara-negara maju harus memimpin dalam memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang kurang beruntung dan lebih rentan, sekaligus untuk pertama kalinya juga mendorong kontribusi sukarela dari Pihak lain.

Pendanaan iklim diperlukan untuk mitigasi karena diperlukan investasi skala besar untuk mengurangi emisi secara signifikan.

Pendanaan iklim juga sama pentingnya untuk adaptasi karena diperlukan sumber daya keuangan yang besar untuk beradaptasi terhadap dampak buruk dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Tidak semua negara berkembang memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim.

Oleh karena itu, Perjanjian Paris memberikan penekanan besar pada peningkatan kapasitas terkait iklim di negara-negara berkembang dan meminta semua negara maju untuk meningkatkan dukungan terhadap tindakan peningkatan kapasitas di negara-negara berkembang.

Rekor-rekor ‘Neraka Bocor’ di 2023 (Foto: CNNIndonesia)

Lewat Perjanjian Paris, negara-negara membentuk kerangka transparansi yang ditingkatkan (ETF).

Di bawah ETF, mulai tahun 2024, negara-negara akan melaporkan secara transparan mengenai tindakan yang diambil dan kemajuan dalam mitigasi perubahan iklim, langkah-langkah adaptasi dan dukungan yang diberikan atau diterima.

Perjanjian ini juga mengatur prosedur internasional untuk meninjau laporan yang diserahkan.

Informasi yang dikumpulkan melalui ETF akan dimasukkan ke dalam inventarisasi global yang akan menilai kemajuan kolektif menuju tujuan iklim jangka panjang.

Hal ini akan menghasilkan rekomendasi bagi negara-negara untuk menetapkan rencana yang lebih ambisius pada putaran berikutnya.

[Gambas:Video CNN]

(rfi/dmi)

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini merupakan upaya untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, perubahan Kedua UU ITE merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan umum serta bangsa dan negara.

“Sama halnya dengan ruang fisik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna internet Indonesia di ruang siber, seperti yang telah tertuang pada konstitusi Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Pemerintah di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (05/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Budi, setidaknya ada sejumlah alasan perubahan ini perlu dilakukan. Pertama, kata Budi, ada penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE yang berbeda-beda di berbagai tempat.

“Sehingga banyak pihak yang menganggap norma-norma UU ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Kedua, UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, termasuk anak-anak.

Menurut dia, penggunaan produk atau layanan digital dapat memberi manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak jika digunakan secara tepat.

Namun, anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami risiko dan potensi pelanggaran haknya dalam produk atau layanan digital.

Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus mengambil tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, sekaligus melindungi anak dari bahaya atau risiko fisik dan psikis

“Dalam berbagai situasi, anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami risiko dan potensi pelanggaran haknya dalam produk atau layanan digital,” tuturnya.

Ketiga, pemerintah memperhatikan pembangunan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, yang diperkirakan akan menyumbang sepertiga potensi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

“Melihat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia, pemerintah perlu memperkuat regulasi dalam memberikan perlindungan pengguna layanan digital Indonesia dan pelaku UMKM,” jelasnya.

Menteri Budi Arie juga menegaskan perubahan UU ITE diperlukan berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Menurutnya saat ini memerlukan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber, khususnya yang menggunakan rekening bank dan aset digital dalam skema kejahatan.

“Dalam hal ini, PPNS di sektor informasi dan transaksi elektronik (ITE) butuh kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan pemutusan akses sementara terhadap rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital,” tegasnya.

(inh)

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menceritakan bagaimana teknologi deepfake hasil kecerdasan buatan (AI) memakan korban. Menurutnya, seseorang yang cukup melek digital saja bisa terkecoh.

Dalam acara Diskusi Multi-Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Kerangka Etika Kecerdasan Artifisial di Jakarta pada Selasa (5/12), Nezar menyinggung soal konten deepfake Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu sempat meramaikan jagat maya.

Deepfake mengacu pada hasil pengolahan AI baik berupa gambar, suara, atau video, yang amat menyerupai aslinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut konten tersebut hampir berhasil mengecoh beberapa orang sekitarnya.

“Makin lama makin canggih. Banyak teman saya yang cukup digital savvy (melek digital, red) nyaris percaya pidato terjadi di Beijing sampai muncul penjelasan hasil karya deepfake,” ujar Nezar.

Pada Oktober 2023, beredar video Jokowi berbahasa Mandarin di media sosial X yang dahulu bernama Twitter. Video itu diunggah sejumlah akun dengan narasi Jokowi berpihak ke China. Video ini merupakan hasil suntingan menggunakan AI.

Nezar menjelaskan bagaimana AI berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan misinformasi seperti konten Jokowi tersebut.

Penggunaan AI, yang dalam hal ini menghasilkan deepfake, berpotensi memicu kekacauan informasi dan membuat publik kebingungan membedakan informasi benar atau tidak.

“Sedemikian mengancam generatif AI. Bisa memporak-porandakan arus informasi yang diterima,” katanya.

Selain misinformasi, ada beberapa risiko AI yang juga perlu dimitigasi. Hal ini membuat Nezar dan Kominfo menyusun Surat Edaran (SE) terkait etika pemanfaatan AI.

Terlebih, Indonesia saat ini sudah berada di masa pemilihan umum (pemilu) yang akan sangat terganggu jika ada penyalahgunaan AI seperti kasus deepfake Jokowi.

Surat Edaran terkait AI ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh pihak, mulai dari pengembang hingga pengguna yang hendak memanfaatkan teknologi AI.

“Surat edaran etika kecerdasan artifisial ini akan segera dikeluarkan dalam rangka untuk tata kelola penggunaan kecerdasan artifisial di masyarakat, dan nantinya akan jadi panduan buat ekosistem pengembangan AI di Indonesia,” ujar dia.

“Jadi, pelaku usaha juga di situ, masyarakat biasa, dari desain, pengembangan sampai penggunaanya nanti bisa mengacu kepada surat edaran etika kecerdasan artifisial ini,” tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(lom/dmi)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan kontrak proyek layanan Base Tranceiver Station (BTS) 4G untuk Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) tetap dilanjutkan. Kelanjutan proyek ini dilakukan Kominfo dengan menggandeng Kejaksaan Agung agar tertib hukum dalam proses pelaksanaannya.

“Kejaksaan Agung juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian proyek ini agar taat hukum dan bebas penyimpangan. Semua itikad baik ini diejawantahkan oleh BAKTI Kominfo melalui penandatanganan kontrak ini,” kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan layanan akses telekomunikasi menjadi prioritas utama agar masyarakat, khususnya di daerah 3T, bisa memanfaatkan jaringan internet.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait Proyek BTS 4G, tidak berakhir di proses peradilan, tetapi demi inklusi digital masyarakat di desa 3T,” ujarnya.

Adapun kelanjutan proyek ini direalisasikan lewat penandatanganan kontrak Operation & Maintenance BTS 4G. Penandatangan ini berlangsung setelah kesepakatan pengakhiran kontrak payung antara BAKTI Kominfo dan perwakilan konsorsium BTS 4G pada Rabu (29/11) lalu.

Penandatanganan kontrak berlangsung antara Dirut BAKTI Kominfo dengan perwakilan konsorsium. Untuk konsorsium Paket 1 dan 2, Kemitraan Fiberhome, Telkominfra, dan MTD, penandatanganan diwakili oleh Deng Mingsong.

Sementara Konsorsium Paket 3, Kemitraan Lintasarta, Huawei, dan Sei diwakili oleh Ginandjar Alibasjah. Sedangkan untuk konsorsium Paket 4 dan 5, Kemitraan IBS dan ZTE Indonesia diwakili oleh Makmur Jaury.

Terkait ini, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Kementerian Tahun Anggaran 2024, agar pemanfaatan alokasi anggaran pemerintah harus fokus pada hasil.

Menurutnya, Jokowi menginstruksikan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai dengan prosedur serta memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

“Prosedur itu wajib, tapi orientasinya pada hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujar Budi Arie usai menyaksikan Penandatanganan Kontrak Operation & Maintenance BTS 4G di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Budi Arie menjelaskan kontrak Operation & Maintenance yang ditandatangani merupakan kontrak untuk melanjutkan pengoperasian BTS 4G yang telah dibangun dan menjadi aset Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo.

“Sehingga layanan sinyal dari site BTS yang telah tercatat menjadi aset BAKTI Kominfo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal,” tandasnya.

Menkominfo sendiri mengapresiasi kinerja Satgas BAKTI Kominfo yang mampu memberikan solusi cepat dan komprehensif untuk persoalan yang terjadi di lapangan.

Di tempat terpisah, Ketua Satuan Tugas BAKTI Kominfo, Sarwoto Atmosutarno menyatakan penyelesaian Proyek BTS 4G menjadi tugas mulia meski tidak mudah.

“Namun dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang lebih luas, anggota Satgas yang berasal dari unsur Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP, Kominfo dan industri bersinergi untuk melakukan debottlenecking agar masyarakat di desa 3T dapat segera memanfaatkan sinyal seluler yang disediakan BAKTI,” tuturnya.

Sebelumnya, penerbitan kontrak Operation & Maintenance BTS 4G ini sempat tertunda karena kasus hukum yang tengah berjalan. Namun demikian, BAKTI Kominfo melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan koordinasi dengan Tim Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung untuk mendapatkan bantuan review dan pendampingan.

(osc/osc)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan ilmuwan mengungkapkan efek mengerikan bila kesepakatan dunia terkait batasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri tak tercapai. Batasan itu merupakan hasil perjanjian iklim Paris pada 2015.

Delapan tahun setelah perjanjian Paris disepakati oleh pemimpin negara dunia, efek perubahan iklim malah kian memburuk, ditandai dengan munculnya fenomena El Nino yang menyebabkan suhu global lebih tinggi dibandingkan suhu sebelumnya dalam sejarah umat manusia.

Dalam 10 bulan pertama pada 2023, The Guardian mencatat pemanasan global sudah mencapai 1,4 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, dan diperkirakan akan mencapai 1,5 derajat Celcius dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski begitu, satu tahun itu tentu tidak cukup untuk menggambarkan perubahan iklim yang tengah terjadi. Badan Meteorologi Inggris mengusulkan indikator yang menggabungkan data suhu global 10 tahun terakhir dan proyeksi untuk 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rumus ini, tingkat pemanasan global berada pada 1,26 derajat Celcius.

Terlepas dari besaran ukuran perubahan iklim, kalangan ilmuwan ternama menilai perlu waktu bertahun-tahun, meski tak sampai puluhan tahun, untuk mencapai target peningkatan suhu yang menjadi kesepakatan Paris 2015. Ukuran 1,5 derajat Celcius sendiri mereka anggap sebetulnya sudah menjadi ukuran yang mengerikan.

“1,5 derajat Celcius saja sudah sangat mematikan, dan semua orang yang memahami fisika pasti mengetahui itu,” kata James Hansen, mantan ilmuwan iklim NASA dikutip dari The Guardian, Sabtu (9/12/2023).

Meski pernyataan itu dianggap berlebihan oleh Michael E. Mann, ilmuwan iklim dan lingkungan dari University of Pennsylvania, namun sejumlah ilmuwan lainnya menganggap ukuran peningkatan suhu yang terus terjadi terbukti telah membuat berbagai permasalahan di berbagai belahan bumi.

Berikut ini deretan efek sampingnya:

1. Gangguan Pasokan Pangan, Air, dan Meningkatnya Konflik

Direktur the NASA Harvest Afrika, Catherine Nakalembe mengatakan bila kenaikan suhu melampaui 1,5 derajat atau bahkan kenaikannya mencapai 2 derjat di atas suhu rata-rata antara 1850 hingga 1900, 70 juta lebih orang Afrika menderita krisis ketahanan pangan akut.

Menjadi bukti lanjutan nantinya bahwa perubahan iklim selalu memberikan dampak langsung bagi masyarakat negara-negara ekonomi miskin, dengan sistem kesehatan yang lemah. Padahal, roda ekonomi mereka tidak menjadi pemicu utama perubahan iklim yang terjadi saat ini setelah masa industri.

Catherine mengatakan, berdasarkan hasil pemodelan komputer, kenaikan suhu di kisaran lebih rendah dari 2 derajat celcius sudah lebih dulu membuat kekeringan parah pada wilayah Afrika bagian selatan, sedangkan Afrika sisi barat akan kehilangan produksi jagung dan sorgum sekitar 40%-50%. Diiringi dengan kekeringan air mencapai 50%.

Berbagai penurunan ketahanan itu, menurut Catherine akan semakin memperbesar risiko konflik karena perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain atau migrasi semakin sering terjadi. Bencana kekeringan ini sudah sempat nampak pada 2019 saat Afrika dilanda Badai Idai.

“Saya khawatir segalanya semakin buruk. Peristiwa ini menghapus seluruh mata pencaharian dan terjadi begitu sering sehingga tidak ada waktu untuk pulih,” kata Nakalembe.

2. Amazon Rusak dan Keanekaragaman Hayati di Daratan Punah

Ahli iklim terkemuka asal Brazil, Carlos Nobre mengungkapkan level 2 derajat celcius juga akan membuat 18% spesie serangga, 16% tanaman, dan 8% vertebrata hilang dari habitatnya. Sedangkan pada level 1,5 derajat celcius akan hilang kurang dari dua kali lipatnya.

Proyeksi ini juga tercermin dari kekeringan yang terjadi di Amazon saat ini, terlihat dari sungai-sungai yang menyusut debit airnya, menyebabkan kematian massal spesies lumba-lumba dan ikan di kawasan itu.

3. Rusaknya Terumbu Karang dan Ekosistem Laut

David Obura, ahli biologi kelautan Kenya yang mengepalai kelompok penelitian keanekaragaman hayati PBB, IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) mengatakan bahwa setiap kenaikan 10 derajat suhu bumi hingga nantinya suhu di atas 2 derajat dari level pra-industri akan membuat terumbu karang sulit restorasi.

Kondisi ini disebabkan terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang memengaruhi pH air. Karang-karang di Karibia kini pun telah memutih, termasuk di sebagian barat Samudra Hindia dan mengikis luas wilayahnya 10-30%.

Pada level derajat kenaikan 2 derajat Celcius, tingkat kelangsungan hidup di lautan itu akan turun menjadi antara 1-10% karena biota yang sehat menjadi lebih terisolasi, rentan dan tidak dapat bereproduksi.

4. Mencairnya Lapisan Es dan Permukaan Laut Naik

Fatumanava-o-Upolu III Dr Pa’olelei Luteru, Ketua Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil mengatakan, bahwa kelangsungan hidup masyarakat di pulau-pulau kecil kini tengah dipertaruhkan.

Kenaikan suhu di atas 1,5 derajat sampai 2 derajat berpotensi menaikkan terus level permukaan laut sekitar 10 cm. Menyebabkan 10 juta orang berisiko terendam banjir dan gelombang badai.

Pelepasan emisi metana yang semakin sering dan gangguan akibat arus jet atau jet stream akan terus membuat lapisan es mencair. “Es yang menutupi kutub utara selama ratusan ribu tahun sedang surut alih-alih memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa,” kata David King, mantan kepala penasihat ilmiah untuk pemerintah Inggris.

Aïda Diongue-Niang dari Senegal Meteorological Agency mengatakan bahwa pemanasan global telah membuat kemampuan adaptasi mahluk-makhluk bumi menurun, “Kemampuan adaptasi menurun seiring dengan meningkatnya pemanasan global,” kata Diongue-Niang.

Ia mengatakan, cuaca ekstrem pada 2023 harusnya menjadi peringatan bagi para pemimpin dunia bahwa target level suhu bumi di atas 1,5 derajat celcius dari masa pra-industri harus terealisasi dalam waktu dekat atau setidaknya akhir abad ini.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Jam Kiamat New York Bergerak Maju, Sisa Waktu Tinggal Segini

(dce)

Jakarta, CNN Indonesia —

Uni Eropa (UE) menyepakati undang-undang pertama yang mengatur tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Negosiator dari Parlemen Eropa dan 27 negara anggota blok itu pada Jumat (8/12) mencapai kesepakatan sementara tentang regulasi yang mengatur kecerdasan buatan, termasuk penggunaan AI oleh pemerintah dalam pengawasan biometrik serta aturan sistem AI seperti ChatGPT.

“Eropa telah memposisikan dirinya sebagai pelopor, memahami pentingnya peran mereka sebagai penentu standar global. Saya percaya ini hari yang bersejarah,” kata Komisioner Eropa Thierry Breton dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters, Sabtu (9/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Regulasi itu nantinya mewajibkan model fondasi seperti ChatGPT dan sistem AI bertujuan umum (GPAI) untuk mematuhi kewajiban transparansi sebelum dipasarkan.

Aturan ini termasuk menyusun dokumentasi teknis, mematuhi undang-undang hak cipta UE, dan menyebarluaskan ringkasan rinci tentang konten yang digunakan untuk pelatihan.

Sementara itu, model dasar berdampak tinggi dengan risiko sistemik harus melakukan evaluasi model, menilai dan memitigasi risiko sistemik, melakukan pengujian tentang kerugian, melaporkan kepada Komisi Eropa mengenai insiden serius, memastikan keamanan siber, serta melaporkan efisiensi energinya.

GPAI dengan risiko sistemik bisa mengandalkan kode praktik untuk mematuhi peraturan baru ini.

Dalam regulasi ini, pemerintah nantinya hanya bisa menggunakan pengawasan biometrik real-time di ruang publik dalam kasus korban kejahatan tertentu, pencegahan terhadap ancaman seperti serangan teroris, dan pencarian orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan serius.

Regulasi itu juga melarang manipulasi perilaku kognitif, penghapusan gambar wajah yang tidak ditargetkan dari internet atau rekaman CCTV, serta penilaian sosial dan sistem kategorisasi biometrik untuk mengetahui keyakinan politik, agama, filosofi, orientasi seksual, dan ras.

Konsumen nantinya memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan menerima penjelasan terperinci dengan adanya aturan ini. Sementara itu, mereka yang melanggar aturan akan didenda berkisar dari 7,5 juta euro atau 1,5 persen dari omset, hingga 35 juta euro atau 7 persen dari omset global.

Regulasi baru ini pun dikritik oleh kelompok bisnis Digital Europe. Kelompok ini menyebut aturan tersebut merupakan beban baru bagi perusahaan.

“Kami sudah sepakat, tapi berapa biayanya? Kami sepenuhnya mendukung pendekatan berbasis risiko yang didasarkan pada penggunaan AI, bukan teknologi itu sendiri. Namun upaya terakhir untuk mengatur model dasar telah mengubah hal ini,” kata Direktur Jenderal Digital Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl.

Kelompok hak privasi, European Digital Rights, juga melontarkan kritikan senada.

“Sulit untuk merasa senang dengan undang-undang yang, untuk pertama kalinya di UE, mengambil langkah-langkah untuk melegalkan pengenalan wajah publik secara langsung di seluruh negara anggota blok,” kata penasihat kebijakan senior UE, Ella Jakubowska.

Undang-undang ini diperkirakan mulai berlaku pada awal 2024 setelah semua pihak secara resmi meratifikasinya, dan akan berlaku dua tahun setelahnya.

(blq/dna)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Akun Instagram Bupati Bogor Iwan Setiawan diserang netizen buntut aksi demo yang dilakukan sejumlah sopir truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Netizen ramai-ramai menyerbu kolom komentar Iwan pada unggahan peresmian Skybridge Bojonggede yang dilakukan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Wali Kota Bogor Bima Arya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah netizen menuntut penyelesaian konflik yang meliputi para sopir truk yang berdemo sejak Jumat (8/12) malam. Ditambah demo yang dilakukan para sopir dengan memarkirkan truknya telah menelan korban jiwa. Mereka menuding Iwan telah cuek dengan permasalahan tersebut.

“Parung Panjang belum beres pak, kalau enggak sanggup coba koordinasi sama PJ Provinsi, terus update perkembangannya, please atuhlah jangan gini-gini mulu, capek warga,” tulis akun g*****n.

“Rakyat lu noh demo. Lu kemana Pak Bup? Coba selesaikan masalah di Parung Panjang. Mau sampai kapan konfliknya? Sebagai bupati apa langkah konkretnya? Datangi, evaluasi dan turun ke Parung Panjang dong. Coba jadi perhatian Provinsi Jabar,” bunyi komentar akun @r**********n.

“Pak tengok Parung Panjang pak. Nunggu berapa nyawa lagi pak masalah truk ini?” ucap yang lainnya.

“Pak Parung Panjang coba pikirin,” tulis akun @y************h.

Sejumlah sopir truk tambang melakukan aksi unjuk rasa dengan memarkirkan truknya di Jalan Parung Panjang. Aksi ini dilakukan mereka pada Jumat (8/12) malam hingga Sabtu (9/12) pagi.

“Demonya demo kendaraannya diberhentiin di jalan,” ujar Kapolsek Parung Panjang Kompol Suharto saat dihubungi, Sabtu (9/12).

Imbas aksi tutup jalan itu, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan parah.

Suharto mengungkap para sopir truk menuntut kejelasan soal Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang jam operasional truk kepada Dinas Perhubungan (Dishub).

Suharto memastikan arus lalu lintas di Jalan Parung Panjang sudah berangsur-angsur lancar usai berakhirnya aksi unjuk rasa para sopir truk.

Sejumlah video yang diunggah Instagram @kabarparungpanjang menampakkan puluhan sopir truk tampak memenuhi kawasan depan dan sekitar kantor kecamatan. Para sopir bahkan dilaporkan melakukan aksi bakar ban pada dini hari tadi.

Pembatasan ini ditetapkan pemerintah Kabupaten Bogor usai warga setempat mengeluhkan jalan Parung Panjang yang kerap dipadati truk, bahkan saat pagi hari ketika waktu sekolah. Kondisi lalu lintas ini membahayakan warga.

Ketentuan baru terkait jam operasional angkutan khusus tambang ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 160 Tahun 2023 yang menggantikan Perbup Nomor 120 Tahun 2021.

Iwan sebelumnya menjelaskan perubahan ini menyesuaikan dengan aturan di Tangerang.

Ia menyebut selama ini terdapat perbedaan waktu yang terlalu jauh antara jam operasional truk tambang di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.

“Makanya hasil diskusi, kajian dan melihat kondisi langsung, kami mengambil langkah samakan jam operasionalnya. Di kami mulai dibuka jam 22.00, di Tangerang diterima juga jam 22.00 jadi diharapkan tidak ada penumpukan,” ujar Iwan, seperti dikutip ANTARA.

(dla/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia tinggal menunggu waktu memiliki rupiah digital. Bank Indonesia (BI) telah mengakselerasi sistem pembayaran digital pada 2024 salah satunya uang digital tersebut sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di tanah air.

Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2023 telah menyatakan hal tersebut. Ia menekankan, penerbitan road map Rupiah Digital tahap pertama akan dilakukan tahun depan.

BI akan membuat prototipe demi menguji gagasan atau konsep pengembangan perangkat lunak sebagai tulang punggung Rupiah Digital. Tahap ini disebut juga “proof of concept”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di dalamnya, BI akan dibangun ‘Khazanah Digital Rupiah’, yakni platform yang bisa diakses oleh bank dan non-bank terpilih atau disebut ‘wholesaler’ dan ‘retailer’.

Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) memiliki cakupan akses terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang.

Sementara itu, Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital) memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Untuk memahami konsep rupiah digita, masyarakat perlu memahami bedanya rupiah digital dengan dompet digital maupun uang kripto.

Berikut ini penjelasannya:

1. Perbedaan rupiah digital dengan bitcoin dan e-wallet

Saat ini, ada banyak instrumen pembayaran digital yang tersedia di Indonesia. Misalnya pembayaran elektronik melalui dompet digital (e-Wallet) semacam GoPay, Ovo, Dana, dll.

Selain itu, ada juga instrumen uang digital yang marak digunakan untuk berinvestasi, seperti mata uang kripto.

Perbedaan mendasarnya bisa dilihat dari otoritas yang menerbitkan uang, format, jaminan keamanan, transparansi identitas nasabah, struktur pencatatan transaksi, dan risikonya.

Rupiah Digital merupakan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikembangkan oleh BI. Konsep CBDC sendiri mulai diadopsi oleh bank sentral di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan yang dirilis firma Deloitte, CBDC merupakan respons dari lembaga moneter dunia atas perkembangan teknologi di sektor keuangan. Salah satunya, minat masyarakat yang tinggi terhadap mata uang kripto dan instrumen pembayaran digital lain.

CBDC dinilai sebagai inovasi di sektor keuangan digital, sehingga perputaran uang di masyarakat bisa lebih efektif dan efisien, tetapi terjaga keamanannya karena dilindungi oleh otoritas keuangan yang sah di tiap negara.

Platform dompet digital yang selama ini populer digunakan oleh masayarakat Indonesia seperti GoPay, Ovo, Dana, dkk, sejatinya merupakan uang kertas dan logam fisik yang disalurkan melalui platform digital.

Dompet digital berbeda dengan mata uang, karena porsinya hanya sebagai tempat penyimpanan. Sama halnya dengan penyimpanan di mobile banking yang disediakan tiap bank.

Bedanya, dompet digital yang lebih ‘kekinian’ bisa dipakai untuk melakukan banyak instrumen transaksi melalui satu pintu. Mulai dari memesan makanan, layanan transportasi, hingga berinvestasi di dalam satu aplikasi.

Sementara itu, Rupiah Digital merupakan uang yang benar-benar diterbitkan secara virtual dan disimpan melalui platform digital. Rupiah digital tidak bisa ditarik dalam bentuk fisik.

Struktur pencatatannya juga berbeda. Uang fisik, sekalipun yang disimpan dalam dompet digital, menggunakan metode pencatatan dengan sistem manual yang tersentralisasi.

Artinya, rekam jejak transaksi uang hanya bisa diketahui oleh otoritas yang mengeluarkan uang dan pihak yang melakukan transaksi.

Sementara itu, Rupiah digital menggunakan struktur tersentralisasi dan terdesentralisasi. Pencatatannya real-time dan lebih transparan, sehingga rekam jejak perpindahan uang bisa tercatat oleh sistem secara otomatis.

Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan teknologi blockchain pada Rupiah Digital, sama seperti yang digunakan pada mata uang kripto. Bedanya, Rupiah Digital diterbitkan oleh otoritas keuangan yang sah, sehingga dilindungi hukum dan lebih aman.

Sementara itu, mata uang kripto yang beredar selama ini dikembangkan secara privat. Struktur pencatatannya benar-benar terdesentralisasi sepenuhnya, tetapi tidak transparan dari segi identitas nasabah.

Alhasil, meski pencatatan transaksi uang tercatat secara real-time, namun nilai uang cenderung volatile karena identitas nasabah bisa dibuat anonim.

Pengembangan secara privat tanpa campur tangan otoritas yang sah juga memungkinkan penerbitan kripto lebih dikontrol oleh algoritma.

2. Roadmap Rupiah Digital

BI telah mendefinisikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan volume dan frekuensi transaksi pembayaran digital.

Selain itu, infrastruktur pembayaran dan pasar uang yang stabil, moden, aman, dan andal sesuai standar internasional juga bisa diimplementasikan.

Saat ini, BI tengah merumuskan proof of concept untuk penerbitan Rupiah Digital, setelah rancangan konsepnya dipublikasikan dan mendapat masukan dari industri dan masyarakat.

Model bisnis ‘wholesaler’ Rupiah Digital akan ditempuh, sehingga BI sebagai bank sentral akan lebih fokus pada penerbitan dan pengedaran mata uang virtual tersebut melalui Khazanah Digital Rupiah yang akan dibangun.

Lalu, pemanfaatan untuk transaksi ritel oleh masyarakat akan diserahkan kepada bank dan nonbank yang dipilih nantinya. Saat ini, BI juga melakukan kajian untuk pemilihan platform kompatibel.

Secara sederhana, pada tahap pertama, Proyek Garuda Rupiah Digital akan dimulai dengan ‘wholesale-CBDC’ untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar-bank.

Tahap kedua, wholesale-CBDC akan diperluas untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan.

Lalu, pada tahap ketiga, wholesale-CBDC akan berinteraksi dengan ritel-CBDC secara end-to-end atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kebutuhan transaksi sehari-hari.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Pesan Pencipta Kripto Buat Warga RI Soal Rupiah Digital

(dce)