Tak Semua Teknologi Baru Bisa Diregulasi Termasuk AI


Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut tidak semua teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan alias AI harus diatur regulasi.

Sekertaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menjelaskan isu teknologi seharusnya dipahami dan dijajal terlebih dahulu. Menurutnya regulasi bisa diterapkan jika memang dibutuhkan.

“Tidak semua hal atau isu teknologi dijawab dengan regulasi. Pada saatnya nanti bila memang membutuhkan regulasi, silakan,” kata dia dalam Forum Ekonomi Digital Kominfo, Selasa (31/10).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, saat ini Indonesia masih dalam tahap pengenalan teknologi teranyar, di antaranya seperti AI. Dengan semakin meluasnya pemahaman mengenai AI, baru pemerintah bisa tahu mana yang harus diregulasi.

Ia tak ingin teknologi yang saat ini belum terlalu diimplementasikan di berbagai lini harus terbelenggu lantaran diterbitkannya regulasi mengenai AI. Padahal, menurutnya AI banyak dipakai untuk e-commerce.

“Jadi jangan belum apa-apa ada teknologi baru diregulasi. Yang enggak boleh ini, bagaimana itu mau berkembang. Baru setengah jalan ya kita sudah mendegarkan dari teman e-commerce banyak manfaat dari pemanfaatan AI,” kata dia.

Menurut Mira, publik juga penting untuk mengetahui apa itu AI, sehingga masyarakat juga bisa mempercepat pemahaman terhadap AI.

Beberapa waktu yang lalu, kata Mira, disinformasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) semakin marak. Teranyar, Presiden Joko Widodo juga menjadi korban deepfake, sehingga teknologi yang sedang berkembang harus diantisipasi dengan tepat.

“Ini adalah emerging technologies harus kita antisipasi dengan tepat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menkominfo Nezar Patria menyatakan tengah mengkaji kebutuhan pengaturan pemanfaatan AI agar bisa optimal.

Hal itu lantaran AI berpotensi menimbulkan beberapa isu, mulai dari kesalahan analisis yang mengakibatkan misinformasi berita, perlindungan hak cipta, hingga hal yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan.

“Pemerintah, dalam hal ini melakukan monitoring terhadap perkembangan pemakaian AI dan kita bersikap positif, misalnya dengan perkembangan teknologinya, tetapi juga kita mencermati sisi-sisi negatif yang akan muncul,” ungkapnya beberapa waktu lalu. 

Nezar menjelaskan kajian dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah lembaga serta mitra kerja di beragam sektor seperti di ekosistem ekonomi digital, pelaku-pelaku industri yang berbasiskan digital, dan juga beberapa pakar teknologi, sosial, budaya.

“Kita coba mengantisipasinya dengan satu regulasi yang mencoba meminimalkan dampak-dampak yang harmful (berbahaya) atau merusak dari AI,” tandasnya.

(can/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *