Category: Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia —

Meski tahun belum berakhir, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan 2023 berpeluang besar menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim.

“Dari data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), bulan Juli-Agustus 2023, tercatat sebagai tiga bulan terpanas sepanjang sejarah, dengan menyimak evolusi iklim 2023, tahun ini berpeluang besar akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim,” kata dia, dalam seminar daring di Jakarta, Rabu (15/11) dikutip dari Antara.

Seminar tersebut bertema ‘Perspektif Daerah: Rekomendasi Penanganan Perubahan Iklim untuk Pemerintah Mendatang’ yang diselenggarakan di Jakarta oleh BMKG bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Institut Hijau Indonesia, dan akademisi dari universitas negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Suhu panas di tahun 2023 mengalahkan saat terjadi El Nino kuat di tahun 2016, bahkan organisasi meteorologi dunia menyimpulkan, ada potensi terjadinya kekeringan yang besar akibat tren kenaikan suhu sebagai dampak perubahan iklim ini,” ujar dia.

Dwikorita mengemukakan bencana iklim di tahun 2023, terjadi di level global, di antaranya Italia, Yunani, Afrika Utara yang pada bulan Juli 2023, suhunya mencapai 47 derajat Celcius.

Bahkan, kata dia, Amerika di bagian barat mencapai 53 derajat Celsius, dan selama 31 hari berurutan, suhu mencapai lebih dari 43 derajat Celsius.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya, akibat dari gelombang panas yang terjadi di banyak tempat secara bersamaan, dan bulan Juli 2023, tercatat sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah, rata-rata lebih panas dari 30 tahun sebelum ini,” ucap Dwikorita.

Untuk sementara, kata dia, Indonesia masih berada di kondisi yang relatif aman. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh wilayahnya yang lembab dan dikelilingi oleh samudera yang lebih luas dari daratan.

“Namun harus diwaspadai, gaya hidup bisa menyebabkan kekeringan secara lokal, saat El Nino bisa berdampak pada kekeringan selama tiga bulan lebih, dan trennya akan semakin meningkat,” tuturnya.

Namun demikian, Dwikorita menyatakan dampak lanjut dari kenaikan suhu akibat gaya hidup tidak ramah lingkungan yang berakibat pada kekeringan yang berujung pada terganggunya ketahanan pangan di pertengahan abad 21 atau sekitar 2050.

“Terjadi peningkatan kerentanan pada stok pangan dunia, dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), hampir 500 juta petani skala kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen stok pangan dunia akan sangat terdampak, karena paling rentan terhadap perubahan iklim,” paparnya.

Untuk menghadapi krisis iklim global tersebut, Dwikorita menekankan pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi melalui tiga pilar yang saling terkoneksi, yakni kebijakan, pelayanan, dan sains.

“Sisi sains sangat penting untuk pengembangan pengetahuan dan inovasi sejalan dengan perkembangan tantangan fenomena iklim yang terjadi seperti saat ini. Namun, sains saja belum bisa untuk eksekusi, sehingga harus diintegrasikan dengan kebijakan, yang akhirnya eksekutornya di pelayanan,” ujarnya.

Skema tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan melalui kolaborasi antarlembaga, di bidang sains misalnya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama perguruan tinggi, kemudian kebijakan melalui KLHK atau kementerian terkait, yang diperkuat oleh DPR RI, hingga akhirnya dieksekusi oleh BMKG.

“Kerangka kebijakan, sains, dan layanan dalam perubahan iklim tersebut benar-benar harus terkait satu sama lain,” tutup Dwikorita.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/arh)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri Wikipedia Jimmy Wales menghujat Twitter di bawah kendali Elon Musk. Media sosial yang kini bernama X tersebut disebut kehilangan pengguna dan kini dikuasai oleh “orang gila dan tukang hina.”

Wales menyatakan bahwa akuisisi Twitter oleh Elon Musk menciptakan masalah yang sangat besar di lanskap media sosial. Musk mencaplok Twitter dalam kesepekatan senilai US$ 44 miliar.

“Saya pikir banyak orang meninggalkan Twitter, banyak pemikir dan orang-orang serius yang hengkang dari Twitter,” katanya kepada CNBC International di Web Summit, dikutip Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Wales, Twitter yang kini bernama X selama ini berperan sebagai ruang publik untuk penduduk seluruh dunia. “Kini dikuasai oleh troll [pengguna internet yang kerap memancing konflik] dan orang gila, tidak baik bagi semua.”

Pendiri Wikipedia, Jimmy Wales. (AP Photo/Steve Nesius)

CNBC International menyatakan data dari Similarweb menggambarkan penurunan engagement di Twitter X dibanding tahun lalu.

Musk sebelumnya sempat memperolok Wales di Twitter X. Miliarder pemilik SpaceX dan Tesla tersebut menawarkan donasi US$ 1 miliar dengan syarat “sumber informasi” itu mengubah namanya menjadi “Dickipedia”, sebuah pencampuran kata Wikipedia dan alat kelamin pria dalam bahasa Inggris. 

Tahun lalu, Musk juga sempat menuduh Wikipedia bias. Pemicunya adalah upaya beberapa editor Wikipedia untuk menghapus informasi tentang Twitter Files di Wikipedia. Musk mengklaim isi Twitter Files berisi bukti bahwa manajemen Twitter sebelumnya menerapkan kebijakan moderasi konten yang “memusuhi” kelompok konservatif.

Pada akhirnya, para pengelola Wikipedia memutuskan untuk mempertahankan informasi soal Twitter Files.

Trust cafe pesaing Twitter

Seluruh konten di Wikipedia dibuat, diperbarui, dan dikelola oleh komunitas sukarelawan dari seluruh dunia.

“Dia mencoba adu omongan dengan saya, saya memutuskan tidak mengacuhkan [Musk]. Jadi saya tidak punya respons soal itu,” kata Wales menjawab pertanyaan soal tawaran donasi US$ 1 miliar dari Musk. 

Menurut Wales, Wikipedia tidak menerapkan sensor tetapi punya kebijakan redaksi yang disepakati bersama. “Jadi, seperti yang semua tahu, Elon selalu seperti Elon.”

Wales awal tahun ini mengumumkan platform besutannya yang menyerupai Twitter yang diberi nama Trust Cafe. Menurutnya, Trust Cafe adalah “pilot project” dengan tujuan menciptakan “komunitas orang-orang yang bisa dipercaya.”

Platform tersebut, lanjutnya, akan berisi “konten yang berbasis kepercayaan bukan preferensi dan viralitas.” Trust Cafe juga tidak akan menerima iklan.

Di Trustu Cafe, pengguna bisa mengirim konten serupa dengan X. Pengguna lain kemudian bisa mengomentari konten tersebut. “Saya tidak tahu apakah ini jawabannya, tetapi saya mencoba,” kata Wales.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Bikin Ulah Lagi, Elon Musk Bakal Hapus Fitur Blokir di X

(dem/dem)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengawal agar pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak bisa berlangsung damai.

Untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi mendorong semua pihak berpartisipasi menciptakan kedamaian, terutama dengan melakukan pencegahan penyebaran hoaks dengan melakukan tiga langkah.

Langkah pertama, kata Budi Arie, jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi yang kita terima dengan memeriksa sumber informasi resmi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Ketiga, pelajari dulu apakah pesan atau informasi tersebut akan bermanfaat jika disebarkan. Jika informasinya benar namun tidak bermanfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka jangan disebarkan,” kata Budi Arie.

Demikian dikatakan Budi Arie saat menyampaikan Keynote Speech Seminar Netralitas ASN dan Antisipasi Hoaks Pemilu Tribun Sumsel, secara daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menkominfo menyatakan, pencegahan penyebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024 membutuhkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, pencegahan penyebaran hoaks itu merupakan bagian dalam menciptakan pesta demokrasi lima tahunan yang berkualitas.

“Ingat rekan-rekan semua, Pemilu 2024 adalah agenda kita semua. Agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya,” tandasnya.

Budi Arie memaparkan data terbaru sebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 117 isu hoaks yang tersebar di berbagai platform media sejak Januari 2022.

Karena itu, menurut Budi Arie, persebaran hoaks di ruang digital menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai Pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital,” tuturnya.

Mengenai netralitas ASN, Menkominfo menyatakan hal itu juga menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi tersebut mewajibkan setiap ASN menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pengaruh manapun di luar kepentingan bangsa dan negara.

“Upaya mewujudkan ASN yang netral dan profesional demi pemilu yang berkualitas, juga diperkuat melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” jelasnya.

Budi Arie menegaskan, lewat SKB itu ASN dilarang mengenakan atribut partai atau bakal calon peserta pemilu, serta dilarang mengikuti kampanye baik secara online maupun offline. Larangan tersebut meliputi larangan membuat konten, berkomentar, membagikan materi kampanye di media sosial, atau menghadiri deklarasi, sosialisasi, dan mendukung secara aktif bakal calon peserta pemilu.

“ASN juga dilarang berfoto bersama dengan bakal calon peserta pemilu dan tim sukses untuk menunjukkan keberpihakan,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan pelaksanaan SKB membutuhkan pengawasan bersama. Bahkan di Kementerian Kominfo, saat ini setiap Pejabat Pembina Kepegawaian ASN diminta untuk membentuk sistem dan tim pengawasan netralitas ASN.

“Sehingga apabila bapak dan ibu menemukan pelanggaran netralitas ASN, dapat melaporkan kepada instansi asal ASN tersebut,” pungkasnya.

(osc)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa layanan seperti WhatsApp datang ke Indonesia bukan sebagai pelaksana telekomunikasi. Tidak ada kerjasama dengan penyelenggara seluler yang ada di Indonesia.

Artinya, pihak Kominfo tidak bisa menjangkau apa yang diwajibkan kepada operator seluler (opsel) di Tanah Air.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harapannya ada kerjasama,” ujar Direktur Jenderal PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto, saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (15/11/2023).

Kemudian, ia menceritakan bahwa aturan yang mewajibkan kerjasama antara Over-The-Top (OTT) global dan opsel sudah dimasukan saat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja soal penyelenggara postel siar, serta turunannya Permen No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggara komunikasi di Indonesia dengan OTT atau yang disebut pelaku usaha.

Namun, karena waktu yang diberikan 3 bulan sampai dengan penetapan, Wayan mengungkap, ada tekanan yang luar biasa dari pelaku usaha global ini. Ia mengatakan, penyedia layanan OTT ini tidak mau ada kerjasama.

Kalau pun ada, mereka tidak mau membuat bisnis penyelenggaraan komunikasi sebagai mana Undang-Undang Telekomunikasi.

“Sebenarnya draft itu sudah selesai 1 bulan pertama. Namun dalam 2 bulan berikutnya ada tekanan yang luar biasa dari pelaku usaha global ini,” jelasnya.

Sehingga, pada akhirnya Kominfo tidak bisa menetapkan kata wajib. Hanya bisa mengatur format kerjasama, yang di mana trafik dan pasal berapa yang harus mereka taati.

Kalau aturan itu dimasukkan kata wajib, artinya penyelenggara komunikasi Indonesia bisa mengatur bentuk kerja sama dengan pelaku usaha global.

“Dan selama ini mereka kan menjadi, maaf ya seperti sekarang kan Whatsapp, walaupun nomor kita pindah, ke luar negeri misalnya menggunakan nomor Indonesia lalu ke luar negeri membeli kartu baru, tetap saja no WhatsApp bisa dipakai,” terang Wayan.

“Artinya bahwa kartu seluler yang kita punya hanya membangkitkan sinyal saja,”

Foto: Direktur Jenderal PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto (tengah) saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (15/11/2023). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)
Direktur Jenderal PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto (tengah) saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (15/11/2023). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)

“Itulah kenapa, WhatsApp itu dia metranslasi, bukan dia, pelanggan mentranslasi nomor-nomor MSISDN atau nomor seluler kita menjadi WhatsApp,”

Sehingga pada saat kejahatan yang dilakukan oleh nomor yang sudah ditranslasi, pihak Kominfo tidak bisa melakukan upaya apapun.

Kalau masi muncul nomor tersebut yang digunakan untuk kejahatan, dia hanya mengubah wajahnya atau menggunakan wajah orang lain, sementara nomornya masih muncul.

“Asal ada adun ke Kominfo, sehingga masih bisa melakukan pemblokiran di operator seluler. Nomor itu pasti bisa kami blok.” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Waspada Penipu WA Sedot Rekening, Kominfo Bongkar Modusnya

(fab/fab)

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa tren suhu global semakin meningkat dengan gejalanya yang sudah terjadi di Indonesia.

Kepala BMKG Dwikorita Dwikorita Karnawati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI, Rabu (9/11), mengatakan kenaikan suhu global setidaknya terpantau sejak 1950 dengan lonjakan pada 1980 imbas industri.

“Dari grafik ini terlihat, miringnya grafik mulai dari tahun 1920 sampai 1950 ini miringnya landai, namun setelah 1980, miringnya semakin curam,” ungkap dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Dan telah terukur adanya kenaikan suhu hingga 2023 adalah sebesar kurang lebih 1,2 derajat Celsius dibandingkan tahun di masa sebelum revolusi industri, yaitu 1850 hingga 1900. Itu menjadi baseline adalah masa sebelum revolusi industri,” lanjutnya.

Selama 8 tahun terakhir, mulai 2016 hingga 2023, BMKG bahkan mencatat rekor terpanas sepanjang sejarah.

Anomali suhu di 2022 secara global terpetakan dengan zona kuning semakin tua menjadi oranye. Semakin tua menuju merah artinya wilayah tersebut mengalami anomali suhu atau kenaikan suhu dibandingkan suhu rata-rata 1991 hingga 2020.

“Seperti contoh di wilayah Afrika ke arah utara, ke arah Eropa, itu ada warna merah tua. Artinya di tahun 2022 sudah mengalami kenaikan suhu mencapai 2 derajat Celsius, lebih panas dibandingkan suhu rata-rata tahun 1991-2020,” jelas Dwikorita.

Kepala BMKG pun mengungkap tren kenaikan suhu itu terjadi di RI.

“Termasuk Kalimantan [kenaikan suhunya] mencapai 0,25 derajat Celsius dan yang lebih tua warnanya itu mencapai 0,5 derajat Celsius dibanding suhu rata-rata dibanding tahun 1991-2020,” tuturnya.

Dwikorita mengatakan penyebab panas yang makin meningkat ini adalah pemanasan global imbas emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (CO2).

Hal ini termonitor pula di Global Atmospheric World Bukit Kototabang, Bukittinggi, Sumatra Barat.

Dwikorita mengungkap stasiun ini sejak 2004 memantau lonjakan CO2. Yakni, dari sekitar 370 ppm (bagian per sejuta) konsentrasi CO2 pada 2004, menjadi lebih dari 410 ppm pada 2023. Pengamatan terkini menunjukkan angka 415,1 ppm.

“Padahal Bukit Kototabang itu di tengah hutan, tidak di Jakarta, tidak ada polusi. Sehingga bisa dibayangkan, di tengah hutan pun konsentrasi CO2 sudah melompat,” cetusnya.

Peningkatan konsentrasi CO2 ini, kata dia, mengakibatkan selubung gas rumah kaca di atmosfer yang menghambat terlepasnya radiasi Matahari kembali ke angkasa. Ujungnya, Bumi makin panas.

“Es Jaya Wijaya (Papua) akan punah diprediksi tahun 2025 dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi,” Dwikorita memperingatkan.

Lalu apa yang mesti dilakukan?

BMKG mengatakan akan terus menguatkan teknologi sistem dan sumber daya manusia dalam pengamatan dan analisis iklim.

Teknologi sistem yang akan diperkuat BMKG adalah Global Climate Observing System (GCOS) yang dikoordinasikan oleh Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang diperkuat oleh satelit dan juga oleh 42 radar.

“Saat ini kami menggunakan 1 Satelit Himawari 9, Insyaallah akan menambah 1 satelit lagi dengan Korea, kemudian juga selain radar juga beberapa stasiun,” ucap dia.

Dari segi pengamatan iklim atau kondisi bumi lainnya, BMKG memiliki total 180 stasiun dan juga ada pengamatan udara sebanyak 56 unit.

Stasiun tersebut tidak hanya memonitor iklim tetapi juga memonitor cuaca terutama hujan, temperatur, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, serta memonitor kualitas udara.

Selain itu, BMKG akan melatih para petani, nelayan, dan masyarakat untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, mencegah terlepasnya gas rumah kaca sebanyak mungkin. Hal ini bisa dicegah dengan mendorong transformasi dari energi fosil menjadi energi non-fosil.

[Gambas:Video CNN]

(rfi/arh)

Jakarta, CNN Indonesia —

Beberapa organisasi hak asasi manusia (HAM) mengakui upaya penindasan Israel terhadap Palestina di dunia maya difasilitasi raksasa teknologi pemilik Facebook, Meta.

Hal itu terungkap dalam pernyataan bersama terhadap laporan bertajuk ‘Business for Social Responsibility’s (BSR) Human Rights Due Diligence Report of Arabic and Hebrew content on Meta’s platforms in the Israel/Palestine context in May 2021’.

Pernyataan ini didukung setidaknya oleh 72 organisasi HAM, termasuk Human Right Watch (HRW), The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, dan CODEPINK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

HRW, dalam pernyataan di situsnya, mengatakan selama bertahun-tahun organisasi digital dan hak asasi manusia telah menyerukan peninjauan terhadap independen terhadap kebijakan moderasi konten Meta.

“Seruan ini muncul sebagai akibat dari tindakan Meta yang terus-menerus dan disengaja untuk menyensor suara dan narasi warga Palestina dan mereka yang bersolidaritas dengan Palestina,” demikian menurut pernyataan itu.

“Hal ini mengabaikan hak kebebasan berekspresi warga Palestina yang berdampak pada kebebasan berkumpul, kebebasan berpartisipasi politik, non-diskriminasi serta semakin mendistorsi pemahaman masyarakat internasional mengenai apa yang terjadi di Palestina,” lanjut HRW.

Lembaga tersebut menilai laporan uji kelayakan ini merupakan sebuah langkah ke arah yang benar.

“Yang terpenting, kami menantikan komitmen tegas Meta dalam melaksanakan rekomendasi laporan ini.”

“Secara umum, kami mendesak Meta untuk mengambil tindakan tegas untuk melindungi suara rakyat Palestina di antara masyarakat dan kelompok tertindas lainnya di seluruh dunia,” menurut Human Right Watch.

Meta belakangan dituding bias dalam konflik Israel-Palestina lewat sejumlah modus. Misalnya, diduga sempat menyembunyikan konten dan akun dukungan Palestina (shadow ban), menerjemahkan Palestina sebagai teroris, hingga membuat sticker AI Palestina bersenjata AK-47 bak teroris.

Laporan BSR

Temuan BSR pada intinya memberikan bukti lebih lanjut mengenai penegakan aturan berlebihan (over-enforcement) terhadap konten berbahasa Arab dibandingkan dengan konten berbahasa Ibrani sekaligus rendahnya penegakan kebijakan moderasi konten pada yang berbahasa Ibrani.

Menurut BSR, masalah ini “sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengklasifikasi bahasa Ibrani.” Beberapa isunya sudah didokumentasikan selama bertahun-tahun oleh lembaga 7amleh, The Arab Center for the Advancement of Social Media.

Lebih detil, HRW merespons laporan BSR itu sebagai berikut:

Pembiaran

BSR menemukan bukti bahwa kebijakan dan praktik Meta mengarah pada hasil yang bias, yang berdampak negatif terhadap pengguna berbahasa Palestina dan Arab.

Laporan BSR membedakan antara bias yang disengaja dan tidak disengaja. Studi ini juga hanya menemukan bukti bias yang tidak disengaja dalam kebijakan dan praktik Meta.

“Namun, kami sudah meminta perhatian Meta terhadap dampak negatif yang tidak proporsional dari moderasi konten terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun.”

“Oleh karena itu, meskipun bias tersebut awalnya tidak disengaja, [Meta] setelah mengetahui masalah tersebut selama bertahun-tahun dan tidak mengambil tindakan yang tepat, hal yang tidak disengaja tersebut menjadi disengaja,” jelas HRW.

Akomodasi permintaan Israel

Meski BSR secara akurat mengidentifikasi banyak akar penyebab penerapan moderasi konten yang berlebihan pada konten Palestina dan Arab, HRW menilai laporan ini mengecilkan peran pemerintah Israel.

HRW mengungkap unit siber Israel mengirimkan puluhan ribu permintaan penghapusan konten secara sukarela setiap tahunnya ke Meta. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu pun secara historis memenuhi sekitar 90 persen permintaan tersebut.

“Ini hanyalah salah satu contoh dari banyak contoh yang menyoroti hubungan khusus Israel dengan Meta,” kata lembaga HAM itu.

“Meskipun, ada banyak dokumentasi dan bukti dari kelompok hak asasi manusia internasional, Palestina dan Israel, mengenai pelanggaran sistematis dan multidimensi yang dilakukan Israel terhadap hak asasi manusia Palestina.”

Israel, kata HRW, memanfaatkan hubungan ini untuk menekan Meta agar menghapus konten Palestina, seperti yang dilakukan Menteri Pertahanan Benny Gantz secara terbuka selama pemberontakan Mei 2021.

Transparansi soal permintaan Israel

HRW pun menyerukan Meta membuka secara utuh soal permintaan penghapusan konten dari pemerintah Israel, termasuk unit sibernya, serta di mana dan bagaimana pengambilan keputusan otomatis digunakan untuk moderasi konten.

Tak ketinggalan, Meta perlu menjelaskan soal kebijakan konten terkait dengan klasifikasi dan moderasi konten “terorisme” dan “ekstremisme.”

HRW juga meminta meningkatkan moderasi konten ujaran kebencian berbahasa Ibrani.

Pasalnya, indeks rasisme dan ujaran kebencian dari lembaga 7amleh periode 6 hingga 21 Mei 2021 menunjukkan peningkatan 15 kali lipat dibandingkan periode waktu yang sama tahun sebelumnya.

“Pada akhirnya, rekomendasi-rekomendasi ini hanya akan berhasil dilaksanakan jika Meta benar-benar berkomitmen terhadap proses perancangan bersama dengan masyarakat sipil,”

“Serta jika Meta memberikan lini masa yang terperinci mengenai bagaimana mereka akan berkomitmen, dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini secara transparan dan sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.”

Respons Meta

Menyikapi laporan BSR itu, Meta, dalam pernyataannya, mengaku “berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi ini.”

Sejak Mei 2021, perusahaan meluncurkan pengklasifikasi “ucapan permusuhan” dalam bahasa Ibrani untuk membantu secara proaktif mendeteksi lebih banyak konten berbahasa Ibrani yang melanggar.

Soal rekomendasi transparansi permintaan penghapusan konten dari lembaga pemerintah, Meta juga mengaku berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Kami telah menerbitkan laporan dua kali setahun yang merinci berapa banyak konten, berdasarkan negara, yang kami batasi karena melanggar hukum setempat sebagai akibat dari permintaan hukum yang sah.”

[Gambas:Video CNN]

(rfi/arh)

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia siap menjadi tuan rumah pameran teknologi Digital Acceleration & Transformation Expo (DATE), pada Juni 2024. Pameran ini akan diikuti oleh lebih dari 3.000 eksekutif senior dari badan pemerintahan, perusahaan, perusahaan teknologi, startup, dan investor global.

DATE Jakarta merupakan hasil kerja sama antara KORIKA, otoritas terdepan negara dalam penelitian dan inovasi kecerdasan buatan (AI), dengan Trescon, penyelenggara acara teknologi masa depan terkemuka. Penandatanganan MoU untuk kemitraan strategis ini dilakukan di World Cloud Show, yang diselenggarakan oleh Trescon, di India pada November ini.

DATE merupakan ajang teknologi B2B paling berpengaruh di Asia, yang telah sukses digelar di India, Singapura, dan Malaysia. Ajang ini akan menampilkan beragam kegiatan, seperti konferensi, pameran, dan networking.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden KORIKA, Prof. Hammam Riza, mengatakan bahwa kerja sama tersebut lebih dari sekadar MOU, tetapi merupakan implementasi peta jalan untuk Digital Indonesia 2045 dan komitmen untuk membangun masa depan teknologi digital Indonesia.

“Dengan menyatukan kekuatan dengan Trescon untuk DATE Jakarta 2024, kami menciptakan platform tak tertandingi untuk inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi digital,” tambahnya.

Sebagai informasi, lanskap digital Indonesia sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan ekonomi digital yang berkembang pesat diperkirakan mencapai US$130 miliar pada 2025, Indonesia dengan cepat memantapkan diri sebagai pusat teknologi global.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo) telah memulai ‘Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024’ untuk memperkuat transformasi digital negara, mendorong pengembangan ekonomi melalui inovasi dan teknologi.

Salah satu kebutuhan saat ini adalah untuk memobilisasi komunitas yang akan terus menjaga aspirasi digital Indonesia tetap hidup dan berkembang.

Group CEO Trescon, Naveen Bharadwaj, menilai DATE Jakarta akan menjadi platform yang penting untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Pameran ini akan menampilkan berbagai teknologi terbaru, termasuk AI, cloud computing, big data, dan blockchain.

“Kemitraan kami dengan KORIKA akan membantu membuat DATE Jakarta menjadi expo teknologi B2B paling berpengaruh di Indonesia,” tegasnya.

Wakil Ketua Trescon, Mithun Shetty, menambahkan bahwa dalam ambisi mereka untuk mengadopsi solusi teknologi transformatif lintas industri, mereka mengakui kekuatan inovasi sebagai katalis untuk kemajuan.

“Dengan bermitra dengan KORIKA, kami siap membuka potensi Indonesia untuk menggerakkan inovasi dan transformasi dan mendorong ekosistem inovasi yang berkembang,” papar dia.

Edisi perdana DATE yang diadakan di New Delhi, India, bulan ini membanggakan barisan pejabat terkemuka termasuk Menteri Keuangan India Smt. Nirmala Sitharaman, Menteri Negara untuk Elektronik dan Teknologi Informasi Shri Rajeev Chandrasekhar dan lebih dari 100 pembicara global, 3.000 peserta, dan lebih dari 100 peserta pameran.

DATE Jakarta akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia kemampuannya dalam bidang teknologi digital. Pameran ini juga akan menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

(rir)

Jakarta, CNN Indonesia —

Ilmuwan dari University of Cambridge mengembangkan perangkat berbentuk daun buatan untuk menghasilkan bahan bakar kapal hingga pesawat terbang.

Daun buatan ini terinspirasi dari tumbuhan yang menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan makanan.

Proyek Cambridge didasarkan pada daun terapung buatan yang telah dikembangkan di universitas dan dapat mengubah sinar Matahari, air, dan karbon dioksida (CO2) menjadi bahan bakar sintetis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Panel surya sangat baik dalam menghasilkan listrik dan memberikan kontribusi besar bagi dunia untuk mencapai nol emisi,” kata Erwin Reisner, profesor energi dan keberlanjutan di Cambridge of University, dikutip dari The Guardian.

“Namun menggunakan sinar Matahari untuk membuat bahan bakar non-fosil yang dapat dibakar oleh mobil atau kapal membutuhkan kemajuan lebih lanjut,” tambahnya.

Prototipe awal terdiri dari peredam cahaya kimiawi dan katalis yang mengubah karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) menjadi campuran karbon monoksida (CO) dan hidrogen (H).

Kombinasi ini dikenal secara industri sebagai syngas dan merupakan perantara dalam produksi banyak bahan kimia dan bahan bakar.

Hal ini merupakan langkah pertama yang penting. Perangkat tersebut terdiri dari bagian kaca yang besar dan lapisan pelindung.

Perbaikan diperlukan dengan memanfaatkan oksida logam film tipis dan bahan yang disebut perovskit untuk membuat perangkat yang dilapisi dengan lapisan anti air setipis mikrometer.

Hasilnya adalah perangkat yang sangat efektif namun tidak besar, tebalnya 1 milimeter dan mencakup area seluas 100 sentimeter persegi, agak mirip daun.

Terapung di atas air, daun tiruan tersebut menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida.

“Yang terpenting, kami menggunakan sinar Matahari untuk mendorong transformasi ini,” kata Reisner.

“Dan bahan kimia yang kami buat dengan cara ini telah digunakan untuk memproduksi bahan baku, meskipun bahan bakar (seperti solar atau bensin) yang sebenarnya ingin kami targetkan. Salah satu tujuannya adalah menjadikan minyak ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk pasar penerbangan,” tambahnya

Kapal adalah target lainnya. Sekitar 80 persen perdagangan global diangkut oleh kapal kargo yang menggunakan bahan bakar fosil dan emisinya menyumbang lebih dari 3 persen total output industri karbon dioksida dunia.

Mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan akan berperan besar dalam membantu memerangi pemanasan global.

Keuntungan penting dari teknologi ini adalah kenyataan bahwa teknologi ini dapat mengapung sehingga tidak menempati lahan luas yang dibutuhkan untuk tanaman dan hutan.

“Energi bersih dan penggunaan lahan tidak akan bersaing satu sama lain,” ucap Reisner.

‘Perkebunan’ terapung dari bahan bakar surya juga dapat memasok permukiman pesisir dan pulau-pulau, serta memanfaatkan air di kolam industri dan saluran irigasi.

Skala industri

Reisner dan rekan-rekannya berencana memanfaatkan teknologi ini untuk membuat karpet dari daun buatan yang dapat mengapung di danau dan muara sungai.

Selain itu, menggunakan sinar Matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi komponen bensin dan bahan bakar lainnya. Untuk sampai ke skala industri, pihaknya mengakui perlu pengujian lebih lanjut.

“Hal krusialnya adalah kita tidak melakukan dekarbonisasi perekonomian melalui teknik seperti ini,” kata Reisner.

“Karbon masih merupakan komponen kunci. Apa yang kami lakukan adalah ‘defosilisasi’ perekonomian. Kita tidak akan lagi membakar sumber karbon kuno – batu bara, minyak dan gas – dan menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer, sebuah proses yang menyebabkan banyak kerusakan saat ini.”

“Anda dapat menggulung perangkat ini dan meletakkannya hampir di mana saja yang Anda inginkan. Mereka sangat fleksibel” kata Reisner.

Tim tersebut kini telah mendirikan perusahaan rintisan untuk mengomersialisasikan penemuan ini.

“Kami telah memanfaatkan ilmu pengetahuan mengenai sistem ini sejauh yang kami bisa dan sekarang tergantung pada para insinyur untuk meningkatkannya sehingga dapat digunakan pada skala yang cukup besar sehingga berdampak pada emisi karbon,” kata Reisner.

“Kita perlu mengambil bahan kimia tenaga surya dari laboratorium dan membawanya ke tingkat industri skala besar, dan itu akan membutuhkan investasi jutaan pound[sterling].”

[Gambas:Video CNN]

(rfi/arh)

Jakarta, CNN Indonesia —

Sederet media sosial, mulai dari TikTok hingga Facebook, yang dituding memberikan dampak mental pada anak digugat ke pengadilan di Amerika Serikat (AS).

Sekolah-sekolah di seluruh AS telah mengajukan sejumlah gugatan terhadap Meta (pemilik Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads), ByteDance (pemilik TikTok), Alphabet (pemilik Google dan YouTube), serta Snap.

Mereka menuduh perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan fisik dan emosional pada anak-anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pada bulan lalu, 42 negara bagian menggugat Meta atas klaim Facebook dan Instagram sangat mengubah realitas psikologis dan sosial generasi muda Amerika.

Gugatan ini termasuk gugatan individu dan lebih dari 140 aksi yang diambil terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada Selasa (14/11), Hakim Distrik AS Yvonne Gonzalez Rogers menyatakan Amandemen Pertama dan Pasal 230, yang menyebut platform online tidak boleh diperlakukan sebagai penerbit konten pihak ketiga, tidak melindungi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Snapchat dari semua tanggung jawab dalam kasus tersebut.

Hakim Gonzalez Rogers mencatat banyak klaim yang diajukan oleh para penggugat bukan merupakan kebebasan berbicara atau berekspresi, tetapi karena berkaitan dengan dugaan adanya “cacat” pada platform-platform tersebut.

Hal ini termasuk kontrol orang tua yang tidak memadai, tidak ada sistem verifikasi usia yang kuat, dan proses penghapusan akun yang sulit.

“Mengatasi cacat ini tidak mengharuskan para tergugat untuk mengubah cara atau ujaran yang mereka sebarkan,” tulis Hakim Gonzalez Rogers, dikutip dari The Verge.

“Misalnya, pemberitahuan orang tua dapat memberdayakan orang tua untuk membatasi akses anak-anak mereka ke platform atau mendiskusikan penggunaan platform dengan mereka,” tambahnya.

Meski demikian, Hakim Gonzalez Rogers masih mengabaikan beberapa “cacat” lain yang diidentifikasi oleh penggugat karena mereka dilindungi oleh Pasal 230.

Cacat yang dimaksud di antaranya menawarkan awal dan akhir dari sebuah feed, merekomendasikan akun anak-anak kepada orang dewasa, penggunaan algoritma yang membuat ketagihan, dan tidak membatasi jumlah waktu yang dihabiskan di platform.

“Keputusan hari ini merupakan kemenangan yang signifikan bagi keluarga-keluarga yang telah dirugikan oleh bahaya media sosial,” ujar para pengacara utama yang mewakili para penggugat dalam sebuah pernyataan bersama.

“Putusan Pengadilan menolak klaim Big Tech yang terlalu luas dan tidak benar bahwa Pasal 230 atau Amandemen Pertama seharusnya memberi mereka kekebalan menyeluruh atas kerugian yang mereka sebabkan terhadap penggunanya,” lanjutnya.

Juru bicara Google José Castañeda mengatakan tuduhan dalam gugatan tersebut “sama sekali tidak benar,” dan menambahkan bahwa perusahaan telah “membangun pengalaman yang sesuai dengan usia anak-anak dan keluarga di YouTube, serta menyediakan kontrol yang kuat bagi orang tua.”

Sementara itu, Snap menolak berkomentar, sedangkan Meta dan ByteDance tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Verge.

(lom/arh)

Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok peneliti asal Amerika Serikat (AS) IPVM menuduh perusahaan penyedia alat pengintai asal China, Hikivision, memiliki kontrak khusus dengan pemerintahan Xi Jinping.

Hikivision dikatakan mengembangkan teknologi khusus untuk mendeteksi mahasiswa Muslim yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadhan di China.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut laporan IPVM, teknologi Hikivision akan mengumpulkan data rekaman waktu makan dari para mahasiswa Muslim di China.

Hikivision mengonfirmasi di laman LinkedIn bahwa pihaknya memang memenangkan tender untuk sebuah teknologi. Namun, perusahaan membantah bahwa teknologi bisa menganalisa video untuk mengidentifikasi etnis minoritas.

“Proyek ini tidak pernah terlibat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk melanggar hak manusia,” kata Hikivision, dikutip dari TheRegister, Rabu (15/11/2023).

Proyek yang dimenangkan Hikivison bernilai US$ 9 juta untuk mengembangkan konsep ‘Smart Campus’ di Minjiang University, provinsi Fujian. Kontraknya diselesaikan pada Desember 2022.

Dalam 600 lembar dokumen tender, ada sebuah sistem yang disebut ‘”Analisis Bantuan Siswa Etnis Minoritas” yang dimaksudkan untuk mendukung “pengambilan keputusan” dari manajemen kampus.

Menurut IPVM, ada fitur yang akan mengingatkan manajemen kampus ketika ada siswa yang dicurigai berpuasa.

Lebih lanjut, dalam dokumen tender yang dilihat IPVM, proyek Smart Campus memiliki fitur untuk memberikan beberapa data lain ke manajemen kampus.

Data itu mencakup kebutuhan sehari-hari seperti kebiasaan meminjam buku di perpustakaan, tujuan liburan, penggunaan paspor, aktivitas club mahasiswa, serta anggota keluarga.

Namun, belum diumbar apa motif sebenarnya untuk mendeteksi mahasiswa Muslim di China yang berpuasa.

Selama ini, China memang kerap dituduh melanggar hak asasi manusia untuk kelompok minoritas, misalnya dalam memperlakukan tenaga kerja etnis minoritas hingga penahanan.

Beberapa pegawai pemerintahan juga telah dilarang untuk berpuasa. Pegawai sipil dan guru di provinsi Xinjiang yang mayoritas beragama Muslim juga mengaku mendapat perintah larangan puasa.

Pada Juli lalu, Hikivision pernah dituduh memenangkan tender dari pemerintah China untuk mengidentifikasi komunitas Muslim Uyghur. Proyeknya dikatakan memiliki nilai US$ 6 juta.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Video: Jepang Hancurkan Mimpi China Jadi Produsen Chip Dunia

(fab/fab)