Daftar Situs dan Akun Pemerintah yang Pernah Jadi Korban Judi Online


Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas atau ditumpangi oleh promosi judi online (judol), termasuk kanal YouTube DPR RI. Berikut daftarnya.

Pagi ini, Rabu (6/9), akun YouTube DPR RI menampilkan live permainan judi online dengan bahasa Turki. Terpantau muncul empat video live dengan konten serupa.

Foto profil utama akun itu juga berubah, dilengkapi dengan tulisan ‘Slot Baris’. Namun postingan yang diunggah di kolom video masih tersedia.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal akun YouTube DPR RI ini terbilang sering diakses publik lantaran kerap menyiarkan langsung kegiatan rapat yang dilakukan oleh para anggota parlemen.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar tengah berupaya untuk memulihkan kembali akun YouTube yang dibajak itu.

“Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi Google Indonesia untuk recovery akun Youtube DPR,” kata Indra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Tidak hanya kanal DPR RI, sejumlah situs lembaga pemerintahan juga pernah disusupi hingga diretas sepenuhnya oleh judi slot.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, dalam unggahannya di Twitter pada 22 Agustus, menyebut ada sekitar 4 juta halaman web judi online yang nebeng situs pemerintah (domain go.id).

Menurutnya, situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs “tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, tidak lagi dikontrak untuk mengelola.”

Ismail menyebut masih ada 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800 ribu situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.

Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akadamik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.

Sementara, Direktur lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan teknik ini disebut dengan mirroring, yakni memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah.

Motifnya ada dua hal. Pertama, untuk berjaga-jaga jika situsnya di-takedown Kominfo. Kedua, menumpang situs pemerintahan dan akademik dinilai lebih aman lantaran jarang dicek keamanan sibernya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada Februari lalu mengatakan ada 461 situs dengan domain (go.id) disusupi judi online.

Penyebabnya karena faktor kurangnya pemahaman keamanan siber, padahal situs itu sudah lama tidak digunakan oleh kementerian maupun lembaga terkait.

Banyak yang sudah di-takedown, namun yang baru muncul lebih banyak lagi.

Berikut daftar situs-situs yang pernah di-hack atau ditebengi promosi judi online:

Situs Bawaslu Makassar

Pada Agustus, situs Badan Pengawas Pemilu (Bawasli) Makassar pernah diretas dan tidak bisa diakses dengan tampilan web utama berubah menjadi situs judi online.

Situs itu tidak dapat diakses oleh publik sejak awal 2023 meski kala itu berhasil dipulihkan. Pada Agustus, situs itu kembali lagi menjadi sasaran hacker.

Peretas website Bawaslu Makassar hanya meninggalkan sebuah catatan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

“Sungguh menyenangkan bisa bermain-main di server kepemerintahan.”

“I am verry happy and angry to know about the bad and dark side of goverment.”

Situs Pertanian

Salah satu sub domain milik Kementerian Pertanian, yaitu satudata.pertanian.go.id, juga pernah disusupi peretas judi online.

Penelusuran CNNIndonesia.com pada Januari 2023, situs tersebut masih menampilkan judi online slot. Saat diakses pada Rabu (6/9), situs itu sudah tidak lagi ditebengi judi online.

Berikut sub domain milik Kementan yang sempat ditebengi judi online.

https://satudata.pertanian.go.id/vendor/-/slot-gacor/

https://sumut.litbang.pertanian.go.id/-/

https://ntb.litbang.pertanian.go.id/pub/

Situs Kementerian Perhubungan

Situs milik Kementerian Perhubungan juga tidak lolos dari serangan peretas. Modusnya sama, digunakan sebagai wadah untuk bermain judi online di situs https://sipandu.dephub.go.id.

Padahal, situs Sipandu merupakan website yang berisi informasi pemanduan dan penundaan kapal. Artinya, publik memanfaatkan situs ini untuk traffic kapal laut yang beroperasi di bawah Kemenhub.

Meski sempat menampilkan judi online, pada Rabu (6/9), judi online di situs tersebut sudah hilang dan tak lagi bisa diakses.

(can/arh)

Terungkap, Pengaruh KTT ASEAN pada Kualitas Udara Jakarta


Jakarta, CNN Indonesia —

Kualitas udara di DKI Jakarta tak terpengaruh signifikan oleh gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar sejak Selasa (5/9) alias tetap buruk.

Para delegasi negara-negara yang diundang dalam KTT mulai banyak berdatangan pada Senin (4/9).

Perhelatan KTT ASEAN itu diawali dengan agenda 43rd ASEAN Summit (Plenary Session) dan 43rd ASEAN Summit (Retreat Session) di Jakarta Convention Center, kemarin.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Di hari kedua, yaitu pada Rabu (6/9) diadakan pertemuan ASEAN dan sederet negara-negara mitra wicara.

Seluruh pertemuan di hari kedua ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center yang berada di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta Pusat.

Imbas dari lawatan internasional itu, sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta ditutup, seperti Jalan Gatot Subroto, Sudirman, Thamrin dan MT Haryono. Keempat kawasan itu menjadi jalan utama di area perkantoran di Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan buka tutup jalan itu merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas di 29 ruas jalan selama KTT.

Sementara, penutupan jalan akan dilakukan selama dua jam saat para delegasi menuju ke lokasi kegiatan.

“Misalnya delegasi akan berangkat jam 7 maka jam 06.30 sampai dengan jam 08.30 ini akan ada penutupan jalan, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan menghindari area-area enam lokasi tadi,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8).

Dengan ditutupnya sejumlah ruas jalan, kemacetan di pagi hari tak terhindarkan. Apakah ini berarti polusi udara makin menumpuk?

Berdasarkan data IQAir pada Rabu (6/9) pagi saat puncak-puncak kemacetan terutama di Jl Gatot Subroto, kualitas udara Jakarta dilabeli ‘Tidak Sehat’ (Unhealthy).

Rinciannya, pukul 07.00 WIB skor indeks kualitas udara (AQI) 152, 08.00 WIB skornya 156, 09.00 WIB 158, 10.00 WIB 161.

Per pukul 15.00 WIB, kualitas udara Jakarta masih Unhealthy dengan nilai AQI 156. Kadar polutan PM2.5 mencapai 66µg/m³ atau 13,2 kali di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, Selasa (5/9), kualitas udara di Jakarta justru relatif lebih baik. Data IQAir membuktikan indeks kualitas udara tembus di angka 138 dengan PM2.5 mencapai 50,8 71.3µg/m³.

Senin (4/9), saat delegasi mulai berdatangan, AQI Jakarta mencapai 151 (Unhealthy) dengan kadar PM2.5 55,5 µg/m³.

Kondisi di atas tak jauh beda dengan hari-hari sebelum KTT. Pada Jumat (1/9), misalnya, AQI mencapai 162 (Unhealthy). Bahkan, pada hari libur, yakni Sabtu (2/9) dan Minggu (3/9), skornya 153 dan 151, masih buruk.

Saat ini masih tersisa satu hari rangkaian KTT ASEAN yang digelar di Jakarta. Pada Kamis (7/9) esok, akan digelar serangkaian pertemuan dengan negara mitra wicara dan diakhiri dengan penutupan KTT dan konferensi pers oleh Joko Widodo di JCC, Senayan.

[Gambas:Video CNN]

(can/arh)

Alasan Bos ChatGPT Sam Altman Jadi WNA Pertama Dapat Golden Visa RI


Jakarta, CNN Indonesia —

CEO OpenAI Sam Altman disebut mendapatkan Golden Visa karena beberapa alasan, termasuk kerap datang buat liburan ke Ubud, Bali, setiap tahun.

“Ini hasil pertemuan audiensi dengan Pak Luhut dan saya waktu ditanya sering ke Indonesia disebutkan Sam setiap tahun ke Ubud untuk healing,” ujar Hammam Riza, Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), dalam pesan singkatnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Sam Altman menjadi orang asing pertama yang mendapatkan golden visa RI setelah aturan itu diundangkan akhir Agustus.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Altman menerima golden visa dengan subkategori tokoh dunia dengan masa tinggal 10 tahun yang ditandatangani oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim.

Golden visa sendiri adalah jenis visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional.

Sebagai pemegang golden visa, Altman bisa menikmati sejumlah manfaat eksklusif, mulai dari jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara, jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, hingga efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus ITAS ke kantor imigrasi.

Rencana pemberian golden visa RI untuk Altman sebelumnya telah muncul sejak awal Agustus. Kala itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan Altman adalah salah satu penerima golden visa RI.

“Seperti ChatGPT ya Sam Altman, ya Presiden tadi juga karena dia (Sam) mau dan sering ke Indonesia, ya kita kasih,” kata Luhut saat itu.

Hammam Riza melanjutkan kerja sama dengan Altman juga sedang dijajaki.

“Kerjasama sedang dijajaki dan Sam hadir kembali melalui recording pada saat AI Innovation Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Korika,” ungkap dia, yang merupakan mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu.

Terkait bentuk kerja sama yang akan dikerjakan, Hammam belum memberikan detailnya karena masih dalam tahap perencanaan. Namun, menurut Hammam Riza, salah satu program yang mungkin dijalankan adalah ” LLM GPT-4 bahasa Indonesia dan bahasa daerah.”

KORIKA sendiri sebelumnya mengundang Altman dalam sebuah acara bertajuk Conversation with Sam Altman’ yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Rabu (14/6).

Acara yang terbuka untuk umum tersebut memberikan kesempatan publik tanah air untuk melihat salah satu sosok besar di dunia AI generatif yang tengah berkembang.

[Gambas:Video CNN]

(lom/arh)

Netizen ‘Bergejolak’ Merespons Ide Pungut Pajak Judi Online


Jakarta, CNN Indonesia —

Netizen ‘ngamuk’ usai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap ada pihak yang mengusulkan untuk pungut pajak judi online.

Sebelumnya, Budi mengungkap adanya dorongan pajak judi online itu saat dicecar oleh Anggota Komisi I DPR RI Christina Ariyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (4/9).

“Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang ‘ya sudah dipajakin aja, misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau’,” kata dia, menirukan pengusul pajak itu, dalam rapat tersebut.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan terpisah, Menkominfo menaksir aliran uang yang “terbang ke luar negeri” lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun.

“Mau begitu? Kalau mau begitu terus saja karena tiap tahun makin gede,” ucapnya.

“Masa sebagai bangsa bodoh banget sih. Jangan-jangan ada proxy-proxy dari negara lain yang suruh kita untuk anti judi di sini, duitnya ke nagara itu. Kita harus realistis lah sebagai bangsa,” lanjut Budi, yang juga menjabat Ketua Umum kelompok relawan Projo itu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut tak ada yang sepakat dengan pungutan pajak judi online itu.

“Enggak, itu hanya alternatif-alternatif tapi enggak ada yang setuju kok. Beliau sendiri juga menyampaikan, di Indonesia secara undang-undang itu dilarang,” ujarnya, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Ia menilai yang lebih penting adalah bagaimana memblokir semua saluran judi online.

“Semua sepakat dilarang, titik. Jadi yang berkembang adalah bagaimana melarangnya ini, karena judi online itu kan ditutup seribu, tumbuh sepuluh ribu. Biar efektif cara nutupnya,” tuturnya.

Reaksi warganet

Gagasan itu juga menuai protes di media sosial. Lewat akun X pribadinya, Susi justru mempertanyakan mengapa bukan memajaki casino saja karena pelanggannya merupakan masyarakat kalangan atas.

“Kenapa bukan Casino saja yg dibangun dipajaki, customernya kalangan atas,” kata mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti , Rabu (6/9).

“Judi online yang kena banyak masyarakat kalangan bawah. Membuat kalangan ini menjadi tambah miskin. Kehilangan harta benda yang mereka tidak banyak punya,” lanjutnya.

[Gambas:Twitter]

Senada, influencer @mhdarieff_ menilai aneh karena yang prioritas mestinya pemberantasan judi online.

“Bukannya diberantas malah mau dipajakin,” kicaunya.

[Gambas:Twitter]

“ruuuusaaaakkkkkk,” timpal akun @ainunrozi.

[Gambas:Twitter]

Ada pula warganet yang menyinggung pajak juga mestinya dipungut dari hasil korupsi, pungutan liar, prostitusi, mafia tanah dan segala bentuk kejahatan lainnya.

“Sekalian aja pungut pajak korupsi, pajak pungli, pajak prostitusi, pajak mafia tanah dan pajak segala kejahatan lainnya.Ga mampu urus negara, bilang bos,” nyinyir akun @espe_astronaut.

[Gambas:Twitter]

Di pihak lain, warganet menilai siasat ini sama seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yang melegalkan judi, Ali Sadikin.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

(can/arh)

Jepang Luncurkan Wahana Pendaratan Bulan SLIM ke Angkasa


Jakarta, CNN Indonesia —

Jepang meluncurkan wahana eksplorasi Bulan menggunakan roket H-IIA buatan dalam negeri, Kamis (7/9) pagi. Perjalanan itu akan mendaratkan Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) di permukaan Bulan.

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) mengatakan roket tersebut lepas landas dari Pusat Antariksa Tanegashima, di selatan Jepang sesuai rencana dan berhasil melepaskan SLIM dari roket peluncur.

Cuaca yang tidak mendukung menyebabkan tiga kali penundaan peluncuran dalam satu minggu pada Agustus lalu.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijuluki sebagai ‘moon sniper’, Jepang bertujuan mendaratkan SLIM radius 100 meter dari lokasi target di permukaan bulan. Misi senilai US$100 juta ini diharapkan dapat memulai pendaratan pada Februari.

“Tujuan besar SLIM adalah untuk membuktikan pendaratan dengan akurasi tinggi untuk mencapai ‘pendaratan di tempat yang kita inginkan’ di permukaan bulan, bukan ‘pendaratan di tempat yang kita bisa’,” ujar Presiden JAXA Hiroshi Yamakawa dalam sebuah konferensi pers, dikutip dari Reuters.

SLIM akan mendarat di sisi dekat bulan dekat dengan Mare Nectaris, lautan bulan yang jika dilihat dari Bumi tampak sebagai titik gelap.

Tujuan utamanya adalah menguji teknologi optik dan pemrosesan gambar yang canggih. Setelah mendarat, wahana ini akan menganalisis komposisi batuan olivin di dekat lokasi tersebut untuk mencari petunjuk tentang asal-usul bulan.

Roket H-IIA pada hari Kamis juga membawa satelit X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), sebuah proyek gabungan JAXA, NASA dan Badan Antariksa Eropa.

Satelit ini bertujuan untuk mengamati angin plasma yang mengalir di alam semesta yang dianggap oleh para ilmuwan sebagai kunci untuk membantu memahami evolusi bintang dan galaksi.

Peluncuran ini dilakukan dua minggu setelah India menjadi negara keempat yang berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa di bulan dengan misi Chandrayaan-3 ke.

Dua upaya pendaratan di bulan oleh Jepang sebelumnya gagal pada tahun lalu. JAXA kehilangan kontak dengan pendarat OMOTENASHI dan membatalkan upaya pendaratan pada November.

Wahana penjelajah Hakuto-R Mission 1, yang dibuat oleh perusahaan rintisan Jepang, ispace (9348.T) juga dilaporkan jatuh pada April lalu, ketika mencoba turun ke permukaan bulan.

Mitsubishi Heavy Industries (7011.T) memproduksi roket dan mengoperasikan peluncuran, yang menandai roket H-IIA ke-47 yang telah diluncurkan Jepang sejak tahun 2001, sehingga tingkat keberhasilan kendaraan ini mendekati 98 persen.

JAXA sempat menangguhkan peluncuran H-IIA yang membawa SLIM selama beberapa bulan saat mereka menyelidiki kegagalan roket H3 yang baru dalam debutnya pada bulan Maret.

[Gambas:Video CNN]

(can/arh)

BSSN Ungkap Kronologi Akun YouTube DPR Diretas Buat Judi Online


Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut akun YouTube DPR RI yang sempat diretas sudah berhasil dipulihkan, tetapi belum sepenuhnya.

“Pada pukul 20.30 WIB tanggal 6 September 2023 akun official Youtube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan,” ujar juru bicara BSSN Ariandi Putra di DPR RI, Kamis (7/9).

Ariandi menjelaskan kronologi peretasan atau pengambilalihan akun YouTube DPR RI. Peretasan ini dilaporkan pertama kali pada Rabu (6/9) pukul 05.06 WIB.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada waktu tersebut, pihak DPR-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) telah melakukan kontak ke NAT-CSIRT BSSN terkait peretasan akun. DPR-CSIRT juga melaporkan kepada pihak Google Indonesia untuk memulihkan akun.

NAT-CISRT BSSN kemudian memproses penanganan insiden dan forensik digital terhadap beberapa perangkat yang digunakan oleh admin Media Sosial DPR RI. Hasil deteksi menunjukkan indikasi file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hacktool yang ditemukan pada perangkat.

Selanjutnya, file-file tersebut diserahkan kepada tim Analisis Malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut.

Pada Rabu pukul 11.00 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun Youtube DPR RI yang menayangkan siaran langsung disebut telah terhenti. Lalu, akun ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI.

Ariandi mengatakan akun tersebut telah pulih pada Rabu pukul 20.30 WIB. Namun, saat itu belum ditayangkan kembali karena masih belum pulih secara keseluruhan.

Pada Kamis (7/9) pukul 08.00 WIB, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun Youtube DPR. Selama masa pemulihan, untuk sementara, akun official Youtube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI.

Menanggapi insiden ini, Ariandi menyebut bakal membentuk Taskforce bersama antar pemangku kepentingan sebagai bagian penguatan DPR-CIRST yang akan memperkuat upaya pengamanan dan upaya pemulihan terhadap penangan insiden siber.

BSSN dan DPR juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakkan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. BSSN mengimbau para pengelola media sosial dan masyarakat agar selalu waspada terhadap serangan malware.

Berikut langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan malware:

a. Memastikan seluruh perangkat yang digunakan untuk mengelola akun media sosial, baik smartphone dan komputer sudah terpasang antivirus.
b. Memastikan mengaktifkan Two Factor Authentication (Otentikasi 2 Faktor).
c. Melakukan pemindaian dengan antivirus/anti malware secara berkala terhadap perangkat yang digunakan.
d. Memastikan tidak menginstall software bajakan.
e. Selalu waspada akan bahaya phishing dan tidak mengunjungi situs berbahaya.
f. Selalu bersihkan session login, cookie dan atau browsing history di perangkat.
g. Tidak sembarang menginstall extension tambahan di browser.

[Gambas:Video CNN]

(lom/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Vivo Rilis Hp Baru V29 5G di Tengah Tren Penjualan Merosot


Jakarta, CNN Indonesia —

Produsen teknologi asal China, Vivo kembali merilis ponsel anyar di Indonesia, Kamis (7/9). Vivo merilis Hp anyar di tengah laporan penjualan smartphone-nya tengah anjlok.

Kondisi ini berkenaan dengan laporan firma pasar International Data Corporation (IDC) pada Senin (4/9) yang menyebut penjualan Vivo merosot minus secarayear-over-year(YoY).

Alexa Tiara, Public Relations Manager VIVO Indonesia mengatakan hal ini merupakan pengaruh ekonomi global.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ekonomi global memang sudah menurun jadi ada pengaruh ke situ. Ke depannya kita akan merilis produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kami,” kata Tiara di Jakarta, Kamis (7/9).

Laporan IDC mengungkapkan penjualan Vivo minus 13,1 persen YoY. Pada 2022 berhasil mengirim 1,7 juta unit, sedangkan tahun ini hanya tembus 1,5 unit saja.

Vivo berada di urutan ketiga penjualan Hp di Indonesia, berada di bawah pengiriman ponsel Samsung yang berada di posisi pertama pengiriman, yaitu 1,9 juta unit, kendati terdapat penurunan YoY 3,4 persen. Berikut harga dan spesifikasi ponsel anyar Vivo yang dirilis di RI hari ini.

Spesifikasi Vivo V29 5G

Vivo V29 5G dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inci dengan lengkungan 55 derajat di tepian kiri dan kanannya. Layarnya memiliki resolusi 1.260 x 2.800 pixel, serta mendukung refresh rate 120Hz. Sayangnya belum dilengkapi dengan pelindung layar Gorilla Glass.

Dapur pacunya ditenagai prosesor Snapdragon 778G, yang disandingkan dengan RAM 8GB dan 12GB serta ruang penyimpanan seluas 256GB dan 512GB. Smartphone ini berjalan di atas sistem FunTouch OS 13 berbasis Android 13.

Pada bagian baterai Vivo V29 5G dibekali 4.600 mAh dengan teknologi fast charging 80W. Perusahaan mengklaim, fast charging ini bisa mengisi daya hingga 50 persen dalam waktu 18 menit saja.

Pada bagian kamera, Vivo V29 5G membawa kamera utama 50 MP yang didukung optical image stabilization (OIS).

Kamera ini didukung Aura Light atau sejenis ring light yang mampu memberikan pencahayaan saat melakukan foto di mode portrait. Ada pula, ada kamera ultrawide 8 MP dan kamera monochrome 2MP.

Pada bagian kamera depan ada kamera 50 MP yang sudah mendukung autofocus dan didukung juga dengan sepasang LED flash.

Harga dan Ketersediaan

Vivo V29 5G hadir dalam 3 warna yakni Velvet Red, Noble Black, dan Peak Blue. Berikut harga resmi yang dibanderol di dalam negeri.

Vivo V29 5G 8/256GB: Rp 5.999.000
Vivo V29 5G 12/512GB: Rp 6.999.000

Bagi yang berminat sudah bisa membelinya melalui sistem pre-order yang berlangsung pada 7-14 September 2023 di Vivo.com.

(can/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Forum Pemred dan Dewan Pers Konsolidasi Percepat Publisher Rights


Jakarta, CNN Indonesia —

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) dan Dewan Pers sepakat konsolidasi bersama seluruh konstituen dan masyarakat pers untuk menyamakan persepsi dan frekuensi terkait Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kerap disebut Publisher Rights.

Konsolidasi ini dipercaya akan bisa mempercepat Presiden Joko Widodo segera mendatangani aturan ini.

Kesepahaman ini muncul dalam audiensi antara Dewan Pengurus Forum Pemred dengan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang didampingi Wakil Ketua Muhammad Agung Dharmajaya dan anggota Totok Suryanto di Gedung Dewan Pers Senin (4/9). Dalam audiensi ini, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad didampingi para pengurus, yaitu Pung Purwanto, Irna Gustiawati, dan Mukhlison Widodo, serta mantan anggota Task Force Media Sustainability yang juga Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Kemal Gani.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan ini, Forum Pemred mempertanyakan perkembangan terakhir pembahasan Rancangan Perpres yang sejak akhir Juli 2023 sudah diserahkan Kementerian Kominfo kepada Sekretariat Negara (Setneg). Namun, Ninik mengaku Dewan Pers tidak lagi dilibatkan dalam dalam pembahasan.

Menurut Ninik, sejauh yang dia ketahui Rancangan Perpres sudah final dan mengakomodasi semua masukan, baik dari pihak publisher maupun platform.

Meski begitu, Dewan Pers tetap memberikan usulan-usulan lanjutan untuk penyempurnaan Rancangan Perpres itu.

“Dewan Pers juga sudah sampaikan 6 poin masukan kepada tim Sekretariat Negara untuk penyempurnaan,” kata Ninik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9).

Arifin selaku Ketua Forum Pemred mengusulkan Dewan Pers melakukan konsolidasi seluruh organisasi konsitituen dan masyarakat pers dalam waktu dekat untuk menyamakan frekuensi dan persepsi terkait rancangan perpres tersebut. Dengan konsolidasi ini, maka kesan masyarakat pers terpecah bisa dibantah dan bisa mendorong Presiden untuk segera menandatangani aturan itu.

Konsolidasi ini sekaligus momentum untuk mengabarkan bahwa masyarakat pers tetap konsisten dan kompak menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas melalui Perpres Publisher Rights.

“Konsolidasi ini sekaligus untuk menghilangkan perbedaan pemahaman terhadap Perpres ini, sehingga posisi masyarakat pers pengusul tetap tidak goyah mendorong Perpres ini,” ujar Arifin.

Ninik menyambut baik usulan Forum Pemred tersebut dan berjanji segera melakukan diskusi dan konsolidasi untuk seluruh pers.

“Kita sambut baik usulan Forum Pemred untuk segera melakukan diskusi dan konsolidasi seluruh masyarakat pers yang bersama sama mengusung Publisher Rights. Jangan sampai kita terlambat,” ujar Ninik.

Menurut Ninik pertemuan dan konsolidasi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat pers untuk menyampaikan kepada semua pihak bahwa keberadaan Publisher Rights sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas.

“Bahwa masih ada perbedaan pemahaman itu wajar dan biasa. Tapi menyiapkan langkah antisipatif bersama setelah Perpres itu diberlakukan lebih penting,” tambah Ninik.

Forum Pemred berharap Dewan Pers meminta pertemuan sekali lagi dengan Setneg bersama masyarakat pers untuk memastikan isi draf Perpres tersebut. Arifin berharap pasal 5 yang memuat kewajiban bagi platform digital tidak dikurangi lagi, terutama terkait pengaturan algoritma.

Begitu juga dengan pasal-pasal terkait kerjasama Perusahaan Pers dengan Platform Digital dipertahankan. Kalau pun ada perubahan, maka perubahan itu yang bisa memperkuat keadilan dan transparansi dalam kerjasama ini.

Forum Pemred juga meminta agar Dewan Pers bisa menginisiasi pertemuan atau diskusi dalam upaya melakukan mitigasi setelah Perpres Publisher Rights ini diberlakukan. Mitigasi setelah pemberlakuan Perpres penting agar kekhawatiran berlebihan di kalangan publisher bisa dinetralisir, apalagi ada ancaman platform digital yang akan menolak kerjasama dengan media arus utama atau hengkang dari Indonesia.

“Jadi kita sudah memiliki rencana yang baik jika ancaman salah satu platform akan keluar jika Publisher Rights diberlakukan benar benar terjadi,” kata Arifin.

Menurut Arifin, Forum Pemred akan aktif terlibat dalam pertemuan konsolidasi seluruh konstituen dan masyarakat pers untuk mempercepat pemberlakukan Perpres Publisher Rigths ini. “Jika diperlukan Dewan Pers bersama kita semua bisa minta waktu untuk menyampaikan concern kita langsung kepada Presiden,” ungkap Arifin.

Sementara Kemal Gani juga menyampaikan bahwa pertemuan teknis tentang bagaimana cara menghitung renumerasi saat bernegosiasi dengan platform juga perlu dilakukan. “Jangan sampai kita belum paham ketika nanti bernegosiasi dengan platform,” kata Kemal.

[Gambas:Video CNN]

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Eropa Lempar ‘Bom’ ke Google-Apple-Facebook Cs

Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa meluncurkan Undang-Undang (UU) ‘revolusioner’ untuk meredam dominasi 6 raksasa teknologi. Tak lain adalah Meta (WhatsApp, Facebook, Instagram), Alphabet (Google), ByteDance (TikTok), Apple, Microsoft, dan Amazon.

UU Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA) ini efektif berlaku dalam dua bulan ke depan. Harapannya, UU ini bisa memberikan ruang kompetisi yang lebih sehat di industri teknologi.

DMA merupakan kelanjutan dari UU Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) yang mulai berlaku sejak 25 Agustus lalu. Fokusnya lebih mengarah ke pengaturan konten online untuk mengurangi ujaran kebencian, pelecehan seksual terhadap anak-anak, serta disinformasi di internet.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, DMA lebih fokus untuk menghapus posisi ‘penjaga gerbang’ (gatekeeper) yang dipegang oleh 6 raksasa teknologi. Uni Eropa akan mengawasi gerak-gerik operasional bisnis para raksasa teknologi dan menutup kemungkinan monopoli di masa depan.

Salah satunya, Apple dan Google diwajibkan memberikan kebebasan bagi pengguna HP Android dan iPhone untuk memilih aplikasi apa saja yang bisa terpatri secara otomatis (pre-installed apps).

Selain itu, UU ini juga akan mengubah aturan main layanan keuangan Apple Wallet dan Google Pay yang selama ini terkesan ‘memaksa’ pengguna iPhone dan HP Android untuk menggunakannya.

“Ini benar-benar aturan yang revolusioner,” kata seorang anggota Komisi Eropa, dikutip dari TheGuardian, Kamis (7/9/2023).

Ke depannya, diharapkan lebih banyak startup yang bisa berinovasi dan menggaet pasar tanpa dihalangi ‘tembok’ yang dibentuk oleh raksasa teknologi.

Para raksasa teknologi diberikan waktu selama 6 bulan untuk mematuhi DMA yang ditetapkan Uni Eropa. Jika melanggar, mereka bisa dikenakan denda 10% dari pendapatan.

Dengan kompetisi yang lebih sehat, konsumen juga semestinya bisa mendapat layanan yang lebih baik. Pasalnya, monopoli yang selama ini dipegang oleh para raksasa teknologi seakan membuat pengguna bergantung dan tak bisa menuntut lebih untuk layanan yang lebih baik.

“Dulu, konsumen seperti tak ada pilihan. Kini, DMA memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bisa didengar. Ketika suatu layanan bermasalah atau tak memuaskan, platform harus memberikan solusi, bukan malah kabur seperti selama ini,” kata Komisioner Uni Eropa Thierry Breton.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Google-FB Satu Suara Blokir Kanada Gegara Ikut Aturan Jokowi

(fab/fab)

Eropa Jatuhkan ‘Bom’ ke Google-Apple-Facebook Cs

Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa meluncurkan Undang-Undang (UU) ‘revolusioner’ untuk meredam dominasi 6 raksasa teknologi. Tak lain adalah Meta (WhatsApp, Facebook, Instagram), Alphabet (Google), ByteDance (TikTok), Apple, Microsoft, dan Amazon.

UU Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA) ini efektif berlaku dalam dua bulan ke depan. Harapannya, UU ini bisa memberikan ruang kompetisi yang lebih sehat di industri teknologi.

DMA merupakan kelanjutan dari UU Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) yang mulai berlaku sejak 25 Agustus lalu. Fokusnya lebih mengarah ke pengaturan konten online untuk mengurangi ujaran kebencian, pelecehan seksual terhadap anak-anak, serta disinformasi di internet.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, DMA lebih fokus untuk menghapus posisi ‘penjaga gerbang’ (gatekeeper) yang dipegang oleh 6 raksasa teknologi. Uni Eropa akan mengawasi gerak-gerik operasional bisnis para raksasa teknologi dan menutup kemungkinan monopoli di masa depan.

Salah satunya, Apple dan Google diwajibkan memberikan kebebasan bagi pengguna HP Android dan iPhone untuk memilih aplikasi apa saja yang bisa terpatri secara otomatis (pre-installed apps).

Selain itu, UU ini juga akan mengubah aturan main layanan keuangan Apple Wallet dan Google Pay yang selama ini terkesan ‘memaksa’ pengguna iPhone dan HP Android untuk menggunakannya.

“Ini benar-benar aturan yang revolusioner,” kata seorang anggota Komisi Eropa, dikutip dari TheGuardian, Kamis (7/9/2023).

Ke depannya, diharapkan lebih banyak startup yang bisa berinovasi dan menggaet pasar tanpa dihalangi ‘tembok’ yang dibentuk oleh raksasa teknologi.

Para raksasa teknologi diberikan waktu selama 6 bulan untuk mematuhi DMA yang ditetapkan Uni Eropa. Jika melanggar, mereka bisa dikenakan denda 10% dari pendapatan.

Dengan kompetisi yang lebih sehat, konsumen juga semestinya bisa mendapat layanan yang lebih baik. Pasalnya, monopoli yang selama ini dipegang oleh para raksasa teknologi seakan membuat pengguna bergantung dan tak bisa menuntut lebih untuk layanan yang lebih baik.

“Dulu, konsumen seperti tak ada pilihan. Kini, DMA memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bisa didengar. Ketika suatu layanan bermasalah atau tak memuaskan, platform harus memberikan solusi, bukan malah kabur seperti selama ini,” kata Komisioner Uni Eropa Thierry Breton.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Google-FB Satu Suara Blokir Kanada Gegara Ikut Aturan Jokowi

(fab/fab)