Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berjanji bakal bersikap netral dalam menanggapi isu hoaks terhadap semua pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024.
“Kita netral Kominfo, siapa pun kandidatnya, siapa pun partainya, kalau difitnah bisa kami proses,” kata Budi saat Peresmian Press Room di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (2/11).
Selain menjadi pucuk pimpinan di Kominfo, Budi diketahui merupakan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi). Relawan Projo yang dipimpin Budi ini belakangan menyatakan dukungan ke salah satu pasangan calon, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Pemilu 2024 diyakini bakal diikuti tiga paslon, dua lainnya adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Budi menjelaskan pihaknya juga memiliki satuan tugas anti-hoaks yang bertugas menjelaskan kepada masyarakat menyoal penyebaran konten yang masuk dalam kategori hoaks.
Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini juga mengaku tim satgas akan diperintahkan langsung untuk memberikan stampel hoaks terhadap konten yang tak sesuai dengan sumber resmi.
“Kami sudah memiliki stagas antihoaks di Kominfo dan memang tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat, nanti kita stempelin hoaks aja semua berita-berita palsu dan bohong itu, kami stempelin hoaks,” tuturnya.
Ia menjelaskan para peserta Pemilu juga bisa melaporkan hoaks lewat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga bisa diproses oleh kepolisian.
Sebelumnya, Budi juga mengungkap jumlah hoaks meningkat sepanjang 2023. Merujuk data Kominfo dari Januari hingga Oktober 2023 sudah ada 98 konten hoaks terkait pemilu.
Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari jumlah hoaks yang tersebar pada tahun 2022, yakni hanya 10 konten.
“Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022, hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober, terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu,” jelas Budi pekan lalu.
Merujuk data Kominfo, penyebaran konten hoaks terkait Pemilu terlihat fluktuatif sepanjang tahun ini. Namun begitu, mulai Juli terpantau konten hoaks mulai naik.
Tercatat pada Juli 2023 Kominfo menemukan 14 konten hoaks, kemudian meningkat menjadi 18 konten pada Agustus 2023. Angka itu kemudian sempat menurun pada September 2023 dengan 13 konten hoaks.
Konten hoaks kembali meningkat pada Oktober 2023. Sampai dengan 26 Oktober, Kominfo mencatat sedikitnya ada 21 konten hoaks terkait pemilu yang tersebar di media sosial.
Budi mengatakan penyebaran hoaks mengenai Pemilu menjadi kekhawatiran semua pihak. Ia mengatakan penyebaran hoaks dan disinformasi dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga memecah belah persatuan bangsa.
“Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antarwarga bangsa,” ujar dia.
“Sebagai contoh beberapa waktu lalu, kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo [Subianto] gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu, beredar disinformasi KPU menolak Ganjar [Pranowo] menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan,” sambungnya.
Menurut Budi hoaks tersebut tak hanya menyasar kepada para bakal pasangan capres dan cawapres, tapi juga menyerang reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya yang bertujuan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
“Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu kita,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(can/dmi)