Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan bahwa Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial (AI) sedang dalam tahap finalisasi dan akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Saat ini, Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial (AI), sedang dalam tahap finalisasi dan akan ditetapkan dalam waktu dekat,” kata Nezar beberapa waktu lalu.
Menurut Nezar, hal ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk menghadapi revolusi teknologi AI. Sebab, AI merupakan teknologi yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun juga memiliki potensi risiko yang perlu dimitigasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya Surat Edaran tersebut, diharapkan pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia dapat dilakukan dengan etika yang kuat, sehingga manfaat AI dapat dioptimalkan dan risikonya dapat diminimalisir.
Kemudian, kata Nezar, di tingkat global sejumlah kesepakatan kolektif terbentuk terkait tata kelola AI. Salah satu instrumen awal mengenai penggunaan AI adalah ‘OECD Recommendation on the Principles of Artificial Intelligence’ (2019), yang disusun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Dokumen ini memberikan rekomendasi prinsip pengembangan AI yang bertanggung jawab dan dipercaya untuk negara anggota OECD. Dalam perkembangannya, dokumen ini juga diendorse oleh negara anggota G20, termasuk Indonesia, pada Presidensi G20 Jepang tahun 2019,” ujar dia.
Pada 2021, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) juga menerbitkan ‘Recommendation on the Ethics of AI’ yang membahas etika pengembangan dan penggunaan AI dengan memperhatikan prinsip keamanan, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan keberlanjutan di setiap tahapan sistem AI.
“Dokumen ini didukung oleh 193 negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia,” ujar Nezar.
Menurut Nezar, semangat kolaborasi internasional juga tercermin, di bulan November lalu ketika para pemimpin G7 menyatakan dukungannya terhadap Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework (2023) untuk menyusun panduan AI dan kode etik bagi pengembangan sistem AI.
“Saya berkesempatan untuk hadir langsung mewakili Indonesia ke UK AI Safety Summit 2023, di mana Bletchley Declaration dihasilkan,” ujarnya.
“Melalui Bletchley Declaration negara-negara peserta UK AI Safety Summit, menyatakan komitmennya, untuk terus melakukan kolaborasi multilateral dalam menghadirkan AI yang secure dan safe,” ujar dia.
Dalam acara itu hadir Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Director Coorporate Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi perwakilan Unika Atmajaya dan Engagemedia.
Sebelumnya, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) Fadhilah Mathar mengatakan kecerdasan buatan (AI) membawa pengaruh besar bagi layanan internet BAKTI.
Menurut Fadhilah, AI bermanfaat dalam efisiensi layanan BAKTI dalam melakukan pemeliharaan atau maintenance.
“Karena kalau untuk maintenance jaringan kita kalau enggak pakai AI kita akan kesulitan, kita harus menunggu alat-alat, tiket dulu, orangnya dulu, baru kita datang,” kata Fadhilah di Jakarta, Kamis (9/11).
Menurut dia, tantangan paling sulit termasuk saat melakukan maintenance di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terdalam). “Dengan adanya AI untuk tata kelolanya akan sangat mengefisiensikan bisnis kami,” ujarnya.
(inh)