Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah resmi menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS) yang menelan biaya investasi Rp5,2 triliun. Uangnya terbuang begitu saja?
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengklaim pemerintah belum mengeluarkan dana sama sekali untuk proyek tersebut.
Menurutnya HBS merupakan hasil Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga pihak swasta yang seluruhnya mendanai proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau KPBU itu yang bayar itu kan yang kerja sama dengan kita. Jadi pemerintah belum bayar,” kata Usman di Jakarta, Senin (23/10).
Poyek pembuatan HBS dimulai sejak 19 Oktober 2021. Pada Maret 2022, Kominfo telah menandatangani kontrak proyek HBS dengan pemenang lelang Konsorsium Nusantara Jaya.
Konsorsium ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan, yaitu PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Pengadaan Infrastrutkur (Capital Expenditure/capex) untuk penyediaan HBS disebut membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5.208.984.690.000, termasuk PPN.
Dalam perjanjian tersebut, Usman menyebut pemerintah baru akan membayar konsorsium ketika satelit tersebut beroperasi. Namun, lantaran proyek ini dihentikan maka pemerintah belum membayar dana tersebut ke konsorsium.
“Jadi perjanjiannya nanti ketika dia sudah beroperasi baru pemerintah bayar. [Anggarannya] Belum keluar dari pemerintah,” jelas dia.
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Satgas BAKTI Kominfo mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan penghentian proyek HBS.
Hal ini dilakukan setelah pihaknya mengkaji usulan dan menyetujui pengakhiran lebih awal kontrak HBS setelah aspek urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional satelit Satria-1.
“Satgas BAKTI Kominfo telah menerima dan memberi rekomendasi terkait governance, risk, and compliance atas pengakhiran kontrak HBS,” kata Ketua Satgas BAKTI Kominfo Sarwoto Atmosutarno dalam keterangan resminya.
Masih dalam keterangan resminya, BAKTI Kominfo menjelaskan bahwa total nilai proyek HBS mencapai Rp5,2 triliun. BAKTI menyebut pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah senilai Rp3,5 triliun ditambah cost of money dan akan dikembalikan oleh konsorsium.
Proyek HBS mulanya direncanakan untuk hadir sebagai satelit cadangan Satria-1 dan sebagai penambah kecepatan internet di Indonesia.
HBS melibatkan sejumlah perusahaan besar, yakni Boeing, SpaceX, dan Hughes Network System.
Boeing merupakan perusahaan manufaktur satelit untuk proyek ini, SpaceX perusahaan penyedia roket peluncur untuk satelit tersebut, sedangkan Hughes Network System perusahaan yang menyediakan solusi broadband bagi satelit HBS.
Pengadaan Satelit HBS dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti dengan menggunakan dana universal service obligation (USO). USO adalah dana yang disetorkan penyelenggara telekomunikasi ke negara.
Dengan demikian, HBS didanai langsung oleh BAKTI Kominfo, berbeda dengan satelit Satria-1 yang didanai oleh Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dikutip dari situs Kominfo, Johnny G Plate, saat masih menjabat Menkominfo, mengatakan Satelit HBS memiliki kapasitas 150 Gbps.
(tim/dmi)