Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengaku, sudah mendapat laporan dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari bahwa data pemilih bocor karena aksi hacker.
Ia pun memastikan, telah bergerak untuk membuat pengamanan sistem IT di Komisi Pemilihan Umum itu bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Ketua KPU, tadi dia bilang sama saya datanya diambil, data pemilih, ya kita koordinasi terus dengan BSSN dan KPU untuk antisipasi soal keamanan IT di KPU,” kata Budi Arie di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Ia pun memastikan akan secepatnya menyelesaikan permasalahan itu, meskipun tak mengungkap target pasti kapan pihak-pihak yang membocorkan data atau hacker pembobolnya itu bisa ditangkap.
“Secapatnya, ini kan baru tadi pagi, secepatnya kita bereskan,” tegas Budi.
“Kita terus melakukan penelusuran, jadi saya sudah menugaskan ditjen aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya,” tuturnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebelumnya juga sudah buka suara ihwal 204 juta data pemilih dibobol hacker dan diperdagangkan secara ilegal. Ia mengatakan masih harus mengecek fakta informasi tersebut.
Hasyim mengatakan, informasi itu harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya karena ia baru mengetahui kabar pembobolan itu dari media massa. Ia mengaku sudah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan Kominfo.
“Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dr KPU, tim dr BSSN kemudian dari tim Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata Hasyim di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Ia pun memastikan, hingga saat ini tidak ada permasalahan dalam situs KPU sendiri, termasuk situs yang menyimpan data-data para pemilih. Kendati begitu, Hasyim tak menyinggung terkait keamanan datanya, karena masih harus dicek kebenaran informasi pembobolan datanya itu sendiri.
“Kalau kita cek sebetulnya bs memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang,” ucap Hasyim.
Sebagai informasi, laporan peretasan terbaru ini terungkap saat masa kampanye Pemilu memasuki hari pertama. Lembaga Cissrec menjelaskan peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US$74 ribu atau Rp 1,2 miliar.
Data yang didapatkan itu berjumlah 253 juta. Namun setelah disaring terdapat 204 juta yang didapatkan, sama seperti DPT Tetap KPU.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Judi Online Sulit Diberantas 100%, Kominfo Lakukan Apa?
(mij/mij)