Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa jumlah hoaks melesat jelang Pemilu 2024.
Merujuk data Kominfo dari Januari hingga Oktober 2023 sudah ada 98 konten hoaks terkait pemilu. Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dari jumlah hoaks yang tersebar pada tahun 2022, yakni hanya 10 konten.
“Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022, hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober, terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu,” jelas Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk data Kominfo, penyebaran konten hoaks terkait Pemilu terlihat fluktuatif sepanjang tahun ini. Namun begitu, mulai Juli terpantau konten hoaks mulai naik.
Tercatat pada Juli 2023 Kominfo menemukan 14 konten hoaks, kemudian meningkat menjadi 18 konten pada Agustus 2023. Angka itu kemudian sempat menurun pada September 2023 dengan 13 konten hoaks.
Konten hoaks kembali meningkat pada Oktober 2023. Sampai dengan 26 Oktober, Kominfo mencatat sedikitnya ada 21 konten hoaks terkait pemilu yang tersebar di media sosial.
“Secara khusus meski terlihat fluktuaktif, sejak Juli 2023, terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya,” ujar Budi.
Budi mengatakan penyebaran hoaks mengenai Pemilu menjadi kekhawatiran semua pihak. Menurutnya hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga memecah belah persatuan bangsa.
“Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antarwarga bangsa,” ujar dia.
“Sebagai contoh beberapa waktu lalu, kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo [Subianto] gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu, beredar disinformasi KPU menolak Ganjar [Pranowo] menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan,” sambungnya.
Menurut Budi hoaks tersebut tak hanya menyasar kepada para bakal pasangan capres dan cawapres, tapi juga menyerang reputasi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya yang bertujuan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
“Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu kita,” pungkasnya.
Waspadai potensi adu domba
Budi Arie sebelumnya juga mengantisipasi adu domba dengan menggunakan video kecerdasan buatan (AI) di momen Pemilu 2024.
Penggunaan AI dalam masa kampanye Pemilu 2024 memang menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Pasalnya, teknologi ini diprediksi dapat menyebabkan disinformasi dan hoaks semakin merajalela.
“Ini sedang mengkaji bagaimana artificial intelligence nanti kan ke depannya makin canggih. Jangan-jangan Bu Vero (Ketua Dharma Pertiwi) mukanya disamarin berantem deh sama tetangga. Diedit diadu domba seperti itu, diedit gitu doang. Makanya kami sedang mengkaji etik untuk AI karena ini penting,” ujar dia.
Budi menyebut AI memiliki potensi kebermanfaatan yang sangat besar. Namun, teknologi ini juga memiliki potensi merusak yang sama besarnya.
“Iya, apalagi nanti pemilu. Orang bisa berantem karena AI. Yang tadi saya contohin, coba suara, muka kamu difitnah. Berantem enggak? Padahal hasil AI,” tuturnya.
(tim/dmi)
[Gambas:Video CNN]