Jakarta, CNN Indonesia —
Meski TikTok tidak melarang penggunanya untuk membuat konten bermuatan politik, platform tersebut tidak menerima iklan politis.
“Kalau iklan [politik] kita melarang, tapi kalau konten sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas, silahkan,” ujar Faris Mufid, Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia di acara ‘TikTok Indonesia dan Mitra Pemeriksa Fakta Berkolaborasi Melawan Penyebaran Misinformasi Pemilu 2024’, di Jakarta, Senin (16/10).
Dia mengakui ada potensi pengguna atau konten kreator di-endorse oleh tokoh politik tertentu. Menurutnya, hal tersebut akan ditindak sesuai dengan panduan komunitas TikTok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Apabila kreator dibayar oleh si kandidat, misalnya. Salah satu yang ada di panduan komunitas kami ada perihal authenticity.”
“Jadi kami ingin pengguna-pengguna kami mendapatkan konten-konten yang otentik. Jadi upaya-upaya untuk menggerakan narasi-narasi kepada pengguna kami yang dalam kerangka inauthentic, tidak diperbolehkan,” jelas dia.
Dalam acara yang sama, Outreach & Partnerships, Trust & Safety TikTok Indonesia Anbar Jayadi mengatakan pihaknya memiliki kebijakan yang bernama integritas dan keaslian.
Dalam kebijakan tersebut terdapat aturan turunan perihal operasi yang mempengaruhi pendapat publik. Kebijakan tersebut melarang tindakan terkoordinasi untuk menggiring opini publik.
“Dengan adanya kebijakan ini, kita tidak mengizinkan tindakan terkoordinasi untuk mempengaruhi atau menggiring opini publik serta menyesatkan individu, komunitas, atau sistem kami, baik terkait identitas, popularitas, atau tujuan lain,” tutur Anbar.
“Dan kami mengidentifikasi apakah ada operasi yang dapat mempengaruhi tidak baik terhadap opini publik,” imbuhnya.
TikTok menjadi salah satu platform digital yang melarang iklan politik. Bukan hanya di Indonesia, kebijakan ini diberlakukan secara global.
Selain itu, TikTok juga memperlakukan akun-akun terafiliasi politik secara berbeda. Bentuknya, mendapat pengurangan fitur.
Pada 2022, TikTok meluncurkan Global Policy Changes for Government, Politician and Political Party Accounts (GPPPA) secara global yang membuat akun-akun terafiliasi politik tidak memiliki fitur gift di platformnya.
Fitur ini dihilangkan agar akun-akun tersebut tidak bisa mencari donasi melalui TikTok.
Indonesia sendiri bersiap menghadapi Pemilu 2024 yang terdiri dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah serentak.
[Gambas:Video CNN]
(lom/arh)