Jakarta, CNN Indonesia —
Studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan sejumlah provinsi terkena dampak mematikan dari polusi udara. Berikut rinciannya.
Studi yang dilakukan CREA pada 2020 menunjukkan pencemaran udara lintas batas menimbulkan biaya kesehatan dan ekonomi yang besar pada warga Jakarta. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU Batubara) dalam radius 100 km dari Jakarta bertanggung jawab atas sekitar 2.500 kematian dini di wilayah Jabodetabek.
“Pencemaran lintas batas ini juga bertanggung jawab atas dampak negatif kesehatan lainnya, termasuk kasus asma baru, kunjungan darurat asma, kelahiran dini, peningkatan prevalensi kecacatan terkait stroke, penyakit pernapasan dan diabetes, serta peningkatan jumlah cuti sakit,” kata CREA dalam studinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, menurut CREA polusi udara tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, tapi juga di sektor ekonomi. Pasalnya, dalam studi mereka, polusi menyebabkan kerugian sebesar Rp5,1 triliun per tahun.
Studi terbaru CREA bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menghitung besarnya kematian tahunan yang terkait dengan polusi udara dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Pemodelan dampak kualitas udara dan kesehatan yang dilakukan dalam studi ini mengindikasikan emisi polutan udara dari PLTU batu bara di Indonesia pada tahun 2022 bertanggung jawab atas 10.500 kematian akibat polusi udara dan menelan biaya kesehatan sebesar Rp109,9 triliun.
Hasil studi itu juga menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling terkena dampak secara nasional dengan lebih dari 4.000 kematian per tahun akibat polusi. Kemudian disusul Banten dengan sekitar 2.000 kematian per tahun.
Di peringkat ketiga ada provinsi Jawa Tengah dengan sekitar 1.700 kematian per tahun akibat polusi. Disusul DKI Jakarta di peringkat keempat dengan sekitar 1.600 kematian per tahun.
Analisis CREA terhadap data polusi udara Jakarta antara tahun 2020 hingga 2023 menyoroti bahwa tingkat polusi udara Jakarta yang tinggi disebabkan oleh emisi dari beberapa sektor utama penghasil emisi: pembangkit listrik, industri, transportasi, dan pembakaran lahan terbuka.
Polusi udara merupakan campuran dari emisi lokal yang terjadi di dalam kota, dan polutan dari kendaraan berbahan bakar fosil dalam jangka panjang dari sejumlah provinsi tetangga. Artinya, Jakarta memerlukan kebijakan regional yang mampu mengatasi semua sektor penghasil emisi terbesar, bukan sekadar trik atau gimik yang ditujukan pada sebagian kecil dari permasalahan tersebut.
Masalah polusi udara di kawasan Jabodetabek telah menjadi perhatian pemerintah. Namun begitu, menurut Presiden Joko Widodo penanganan polusi udara perlu waktu karena harus dilakukan secara bertahap.
Langkah yang dilakukan pun tidak cuma satu. Ada sejumlah misi yang ditempuh guna menekan polusi udara.
“Saya kira memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, enggak bisa langsung, termasuk pemakaian mobil listrik. Banyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini, tapi memang bertahap,” kata Jokowi kemarin.
Jokowi meminta peran aktif masyarakat. Khususnya dalam mengubah gaya hidup dari yang biasa memakai kendaraan pribadi menjadi transportasi massal.
Tidak hanya itu, penanaman pohon, modifikasi cuaca hingga kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) juga dilakukan. Semuanya demi mengurangi pencemaran udara akibat polusi.
Namun begitu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah belum berencana menetapkan masalah polusi udara sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Menurut Budi, masalah polusi udara belum memenuhi syarat sebagai KLB karena belum berpotensi pada jatuhnya korban dalam skala tinggi. Dia mengklaim pemerintah masih bisa mencegah itu terjadi.
“Kita belum, karena memang kan KLB itu jatuhnya korban yang beresiko tinggi ya, ini masih bisa tertangani,”, kata Budi usai rapat di Komisi IX DPR, Rabu (30/8).
Saat ini, kata Budi, pemerintah akan meniru langkah China mengatasi polusi udara. Negara Tirai Bambu itu dianggap paling berhasil menangani masalah polusi udara dalam waktu yang cepat hanya 6-7 tahun.
Upaya itu pernah dilakukan China saat mempersiapkan ajang olahraga internasional Olimpiade pada 2008.
“Dan saya sendiri pernah datang ke China sebelum Beijing Olyimpic dan sesudah dan memang jauh berbeda ya kualitas udaranya,” kata Budi.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Satgas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek di bawah komando Luhut Binsar Panjaitan akan mengatasi masalah polusi udara secara saintifik.
[Gambas:Video CNN]
(tim/dmi)
[Gambas:Video CNN]