Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari buka suara ihwal 204 juta data pemilih dibobol hacker dan diperdagangkan secara ilegal. Ia mengatakan masih harus mengecek fakta informasi tersebut.
Hasyim mengatakan, informasi itu harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya karena ia baru mengetahui kabar pembobolan itu dari media massa. Ia mengaku sudah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan Kominfo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN kemudian dari tim Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata Hasyim di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Ia pun memastikan, hingga saat ini tidak ada permasalahan dalam situs KPU sendiri, termasuk situs yang menyimpan data-data para pemilih. Kendati begitu, Hasyim tak menyinggung terkait keamanan datanya, karena masih harus dicek kebenaran informasi pembobolan datanya itu sendiri.
“Kalau kita cek sebetulnya bs memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang,” ucap Hasyim.
Sebagai informasi, laporan peretasan terbaru ini terungkap saat masa kampanye Pemilu memasuki hari pertama. Lembaga Cissrec menjelaskan peretas bernama Jimbo mendapatkan data dan menjualnya senilai US$74 ribu atau Rp 1,2 miliar.
Data yang didapatkan itu berjumlah 253 juta. Namun setelah disaring terdapat 204 juta yang didapatkan, sama seperti DPT Tetap KPU.
“Dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” kata Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC dalam keterangannya.
Jimbo juga membagikan 500 data contoh yang didapatkan. Data yang bocor itu diunggah dalam situs darkweb BreachForums.
Isi data pribadi yang didapatkan Jimbo, mulai dari NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
“Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar,” jelas Pratama.
Kejadian peretasan ini bukanlah pertama kali terjadi. Tahun lalu 105 juta data dari KPU dilaporkan bocor oleh hacker Bjorka.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Situs Pemerintah Rentan Dibobor Hacker, Apa Masalahnya?
(mij/mij)