Jakarta, CNN Indonesia —
Pemberantasan judi online di Indonesia berjalan panjang dan melelahkan. Sudah beberapa kali ganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Indonesia masih terus kebanjiran situs macam ini. Adakah kabar baik di momen 9 tahun Presiden Jokowi?
Dampak judi online tak main-main. Berdasarkan catatan Kominfo kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sebanyak 2,19 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk main judi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online di Indonesia, 2,76 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih menurut PPATK ada 159 juta lebih transaksi terkaitjudi online sepanjang tahun 2023. Nilai transaksinya mencapai Rp160 triliun.
“Tahun 2023 sampai dengan saat ini, PPATK sedang menganalisis lebih dari 159 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp160 triliun terkait dengan judi online,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.
Jika digabungkan dari tahun-tahun sebelumnya, angkanya jauh di atas atau terbilang sangat besar, bisa mencapai lebih 200 T.Sebelumnya, PPATK mengungkapkan transaksi terkait judi online sepanjang tahun 2017-2022 senilai Rp190.265.249.786.831 (Rp190 triliun).
Perputaran uang dimaksud merupakan aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar serta transaksi dengan tujuan diduga pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar.
PPATK menyebut terdapat perputaran dana senilai Rp190 triliun dalam 157 juta transaksi selama periode 2017 hingga 2022.
Mati satu, tumbuh seribu
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku pemberantasan judi online bukan perkara mudah. Menurutnya setiap pihaknya memutus akses, situs judi online yang baru kerap muncul lagi.
“Kami sangat sadar dan menyadari penuh bahwa upaya-upaya yang saya sebutkan di atas belum menuntaskan permasalahan perjudian online, karena setiap hari terus bermunculan ribuan situs dan puluhan aplikasi baru yang dapat diunduh di luar aplikasi Apple Appstore dan Google Playstore,” jelas Budi.
Untuk periode 18 Juli (sehari setelah pelantikan Budi sebagai Menkominfo) hingga 18 Oktober, Kominfo sudah memutus akses 425.506 konten perjudian.
Sebanyak 237.096 konten di antaranya berasal dari situs dan alamat internet protokol (IP Address), 17.235 konten dari file sharing, dan 171.175 konten dari media sosial.
Tebang pilih
Salah satu cara memberantas judi online adalah lewat penindakan hukum bagi pihak-pihak yang mempromosikan praktik ilegal tersebut.
Budi dalam satu kesempatan menyatakan influencer yang mempromosikan situs judi online bakal ikut ditindak dan segala bentuk yang berkaitan dengan judi online bakal disikat.
Ia mengungkap saat ini beberapa influencer yang mempromosikan judi online sudah ditangani oleh kepolisian.
“Ada, ada beberapa influencer kan yang sudah dieksekusi oleh polisi tanda kutip. Ini serius lah. Jadi kalau ada, ini juga sekalian mengimbau influencer-influencer, tokoh-tokoh publik, jangan mempromosikan judi slot karena pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” kata Budi.
Namun, realita menyatakan sebaliknya. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengkritik langkah kepolisian yang dinilai terkesan tebang pilih dalam kasus dugaan promosi situs judi online.
Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai terdapat perbedaan sikap yang cukup terasa terkait proses hukum yang melibatkan para publik figur tersebut.
Perputaran Uang Judi Online di Indonesia 2017-2022 (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)
Membandingkan taji tiga Menkominfo berantas judi online di halaman selanjutnya…